Pos Damkar Prambanan Terkendala SDM dan Sarana Pendukung

Harianjogja.com, SLEMAN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah membangun tiga dari enam pos pemadam kebakaran (Damkar) yang direncanakan berdasarkan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Namun, Pos Damkar Prambanan yang berada di Kalurahan Bokoharjo belum dapat difungsikan karena masih terkendala sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang.

Kepala Satpol PP Sleman, Indra Darmawan, mengatakan pembangunan pos Damkar merupakan bagian dari upaya Pemkab Sleman memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran sesuai pembagian WMK.

“Sampai dengan saat ini dari enam pos WMK yang direncanakan sudah ada tiga pos Damkar yang berdiri. Pos Damkar Prambanan sampai dengan saat ini belum dapat difungsikan karena terkendala SDM dan sarana prasarana penunjang,” kata Indra kepada wartawan, Jumat (2/10/2026).

Pos Prambanan Dibutuhkan untuk Wilayah Timur

Pos Damkar Prambanan sebelumnya disiapkan untuk memperkuat layanan penanganan kebakaran di wilayah Sleman bagian timur. Keberadaan pos tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu tempuh petugas menuju lokasi kejadian dibandingkan apabila penanganan dilakukan dari pos yang berada lebih jauh.

Indra berharap seluruh pos Damkar yang telah direncanakan sesuai WMK segera direalisasikan secara lengkap. Menurut dia, pembangunan fisik saja belum cukup karena harus diikuti dengan pemenuhan sarana prasarana pendukung dan personel.

“Kami berharap agar pos Damkar yang telah direncanakan sesuai WMK dapat segera dilaksanakan, baik bangunan pos, sarana prasarana pendukung dan tersedianya SDM untuk merealisasikan response time sesuai standar,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya mencapai waktu tanggap atau response time penanganan kebakaran sesuai standar pelayanan.

Response Time Sleman Baru 52,27%

Capaian response time penanganan kebakaran di Sleman pada 2024 tercatat baru mencapai 52,27%. Sementara itu, standar pelayanan minimal menetapkan waktu tanggap penanganan kebakaran maksimal 15 menit.

Kondisi tersebut membuat pengoperasian Pos Damkar Prambanan menjadi salah satu kebutuhan untuk memperkuat jangkauan pelayanan Damkar di wilayah timur Sleman.

Dengan beroperasinya pos tersebut, pelayanan penanganan kebakaran di kawasan yang masuk jangkauan Pos Damkar Prambanan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan ketika petugas harus bergerak dari lokasi yang lebih jauh.

Usulan Formasi Pegawai Masih Menunggu

Kendala pengoperasian Pos Damkar Prambanan juga berkaitan dengan kebutuhan personel. Pemkab Sleman telah mengusulkan kebutuhan formasi pegawai Damkar kepada Kementerian PAN dan RB sejak akhir 2025.

Namun, hingga kini usulan formasi tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.

Kepala BKPP Sleman, Wildan Solichin, mengatakan pihaknya masih menunggu tanggapan Kementerian PAN dan RB mengenai usulan kebutuhan pegawai tersebut.

“Kami sudah mengusulkan formasi kebutuhan pegawai Damkar ke Kemenpan-RB sejak akhir 2025 sampai sekarang belum ada tanggapan dari Kementerian,” kata Wildan.

DPRD Sleman Soroti Penanganan Kebencanaan

Ketua DPRD Sleman, Gustan Ganda, turut menyoroti kondisi alokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan kebencanaan.

Ia menilai meninggalnya dua karyawan Transhome menjadi bukti belum optimalnya alokasi dan penggunaan anggaran, termasuk APBN, dalam kejadian kebencanaan.

“Inilah sistem yang kadang perlu namanya diskresi,” kata Ganda.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.