Ekonomi DIY Tumbuh Tertinggi di Jawa, Pengusaha Justru Tahan Ekspansi

Harianjogja.com, JOGJA—Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tercatat tertinggi di Pulau Jawa belum sepenuhnya mendorong pelaku usaha memperluas bisnis. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menyebut banyak pengusaha masih menahan ekspansi karena menghadapi ketidakpastian ekonomi, perlambatan investasi, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Organisasi Kadin DIY, Timotius Apriyanto, mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang melampaui angka nasional perlu dilihat bersama kondisi dunia usaha. Menurut dia, pertumbuhan tersebut turut ditopang kontribusi Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara tekanan ekonomi masih dirasakan pelaku usaha.

Kadin menilai penguatan ekonomi perlu diikuti langkah yang dapat memperluas kesempatan usaha, terutama melalui percepatan hilirisasi dan kerja sama antara perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sehingga UMKM ini harus benar-benar naik kelas atau mempertahankan kelas menengah," ujarnya, Sabtu (31/10/2026).

Kadin Soroti Ketidakpastian Ekonomi Global

Timotius juga menyinggung pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai potensi pelemahan nilai tukar rupiah hingga Rp22.000 per dolar AS. Menurut Timotius, pernyataan tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya ketidakpastian yang dihadapi dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Ia turut menyoroti perkembangan pasar modal setelah muncul pembahasan mengenai kemungkinan MSCI menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menambah kekhawatiran pelaku usaha terhadap iklim investasi.

Karena itu, Kadin mendorong pemerintah dan pengusaha memperkuat rantai pasok perdagangan dengan melibatkan UMKM. Timotius menyebut sekitar 346.000 UMKM di DIY perlu mendapat dukungan agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.

Pelibatan UMKM, menurut dia, harus diwujudkan melalui kebijakan dan kegiatan ekonomi yang konkret. UMKM tidak cukup hanya disebut dalam program pemerintah, tetapi perlu memperoleh akses lebih besar terhadap pasar dan kegiatan perdagangan.

Kadin Usulkan Pengadaan Pemerintah Libatkan UMKM

Salah satu langkah yang diusulkan Timotius adalah penerbitan kembali Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM. Ia merujuk kebijakan serupa yang pernah diterapkan pada 2022 saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Timotius menilai belanja pemerintah dapat menjadi salah satu sumber permintaan yang membantu menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Untuk itu, pelaku UMKM juga perlu didorong masuk ke sistem katalog elektronik atau e-katalog agar dapat mengikuti proses pengadaan.

"Bagaimana 40 persen dari pengadaan barang dan jasa ini kalau bisa dioptimasi untuk UMKM, UMKM harus masuk ke e-katalog, nah ini kuncinya belanja pemerintah yang bisa diharapkan," jelasnya.

Di sisi lain, Timotius menyebut pelaku usaha di DIY masih cenderung menahan ekspansi karena kondisi ekonomi belum cukup kondusif. Perusahaan yang tetap melakukan perluasan usaha umumnya memiliki pasar ekspor khusus atau pelanggan tetap.

Namun, sektor ekspor, termasuk industri furnitur, juga menghadapi tekanan. Menurut dia, pengembangan hilirisasi diperlukan untuk membuka peluang baru dan mendorong perusahaan kembali memperluas kegiatan usahanya.

"Kita menahan semua pelaku usaha menahan ini. Kita kontraksi, bukan ekspansi ini. Makanya didorong hilirisasi itu supaya ada ekspansi usaha."

Pertumbuhan Ekonomi DIY Capai 5,75%

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat ekonomi daerah tumbuh 5,75% secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan II 2026. Angka tersebut menempatkan DIY di posisi teratas dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pada periode yang sama.

Secara kuartalan atau quarter-to-quarter (qtq), ekonomi DIY tumbuh 1,12% dibandingkan triwulan I 2026. Sementara itu, secara kumulatif pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,80% dibandingkan semester I 2025.

Di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,75% yoy sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat yang mencapai 5,73% dan Jawa Timur sebesar 5,72%. Kontribusi ekonomi DIY tercatat sebesar 1,52% terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 0,86% terhadap perekonomian nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan didorong kinerja positif seluruh lapangan usaha.

Sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98%. Berikutnya, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 10,56%, sedangkan jasa lainnya meningkat 9,79%.

Adapun lima lapangan usaha yang menjadi penggerak utama ekonomi DIY adalah industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta informasi dan komunikasi. Kelima sektor tersebut menyumbang 52,19% terhadap perekonomian DIY.

"Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi produksi dengan kontribusi sebesar 1,04 poin persen terhadap total pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.