DPRD GUNUNGKIDUL : Duh, Sudah 2 Bulan Dilantik, Tak Ada Kerja Nyata

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gunungkidul berharap alat kelengkapan (alkap) DPRD segera dibentuk. Sebab, pembentukan alkap yang molor akan berdampak terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Sedangkan tahun anggaran 2014 hanya tinggal tiga bulan lagi.

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PKS, Ari Siswanto mengakui hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan dari kinerja Dewan. Pasca-pelantikan 11 Agustus lalu, wakil rakyat masih berkutat pada pembentukan alat kelengkapan.

“Hampir dua bulan, tapi belum ada yang dihasilkan. Kinerja baru sebatas pembentukan fraksi dan tata tertib. Padahal, ke depan sudah ditunggu banyak pekerjaan,” kata Ari, Minggu (5/10/2014).

Dia mengakui alkap merupakan elemen penting penunjang kinerja Dewan. Pasalnya, tanpa elemen tersebut DPRD tak bisa bekerja dengan maksimal. Namun, hingga saat ini elemen tersebut urung juga dibentuk.

“Sudah sangat molor, apalagi janjinya kemarin [pasca-pelantikan] alkap selesai dibentuk dalam waktu satu bulan. Tapi, kondisinya saat ini belum ada tanda-tanda untuk segera dibentuk,” ucap dia.

Ari menilai molornya pembentukan alkap disebabkan anggota tidak siap untuk voting. Padahal, dalam tatib sudah dijelaskan apabila pengisian alkap diisi dari dan oleh anggota.

“Pimpinan harus bertindak tegas untuk segera menyelesaikan alkap. Jadi, pembahasan APBD Perubahan tidak mengalami keterlambatan,” harap dia.

PKS, kata Ari, berharap alkap segera terbentuk. Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

“Kami ingin segera terbentuk. Siapa pun yang menjadi pimpinan tidak penting. Kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada ego dan keinginan masing-masing fraksi. tapi kayaknya pimpinan Dewan masih ragu.” ungkapnya.

Lebih jauh Ari mengatakan, draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penempatan Anggaran Sementara (KUA-PPS) APBD Perubahan 2014 sudah berada di meja masing-masing anggota. Namun, dikarenakan belum terbentuknya alkap membuat dokumen tersebut menumpuk di masing-masing fraksi.

“Dokumen sudah dikirim sejak Selasa [30/9/2014] lalu. Jujur, sejak datang saya belum mendalami isi materi yang ada. Buat apa mempelajari, kalau belum akan segera dibahas. Paling penting kelengkapan itu harus dibentuk terlebih dahulu,” ungkapnya.

Terpisah, aktivis Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko menilai molornya pembentukan alkap disebabkan anggota Dewan tidak peka dengan kondisi yang ada.

Menurut dia, wakil rakyat mengedepankan ego masing-masing demi kepentingan partai. Padahal ada kepentingan rakyat yang harus diutamakan.

“Bisa kacau kalau masih berpegang pada ego masing-masing. Sebab, semua fokus untuk mengamankan kepentingan partai. Harusnya sadar, mereka dipilih untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan bukan partai,” keluh Rino saat dihubungi kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.