UMK 2016 : Pembahasan Diprediksi Akan Lebih Alot

UMK 2016 di Gunungkidul terdampak dengan situasi ekonomi saat ini.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 diprediksi akan lebih alot jika dibandingkan dengan pembahasan di tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena kondisi ekonomi saat ini sedang krisis sehingga berdampak terhadap iklim dunia usaha.

Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul Agus Budi Santoso mengakui saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik. Jika tidak ada perubahan, maka akan berdampak terhadap pembahasan UMK 2016 yang rencananya dibahas mulai awal November mendatang.

“Situasinya sedang sulit, krisis ekonomi membuat dunia usaha menjadi lesu. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh ke pembahasan upah,” kata Agus kepada Harianjogja.com, Jogja, Jumat (11/9/2015).

Dia mengakui, setiap pembahasan UMK selalu saja terjadi perbedaan pandangan antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga berdampak terhadap alotnya pembahasan upah. Khusus untuk tahun ini, Agus menilai pembahasan akan lebih sulit lagi ketimbang yang terjadi di tahun-tahu sebelumnya.

“Meski sulit, kami selaku serikat pekerja akan tetap menuntut adanya kenaikan upah. Sebab, hak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Saat disinggung berapa besaran kenaikan yang diinginkan, Agus belum bisa mengungkapkan detail secara pasti. Dia berkilah, besaran kenaikan harus koordinasi dengan seluruh anggota maupun para pekerja dan juga melihat sejumlah indikator untuk penentuan UMK.

“Kalau tahun lalu, kenaikan di Gunungkidul merupakan yang tertinggi di DIY dengan lonjakan sekitar 7%. Tapi jika ditilik situasi terkini, sangat sulit untuk mencapai seperti tahun lalu, tapi kami akan tetap berjuang agar ada kenaikan upah untuk pekerja,” ujar Agus.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, kondisi saat ini sedang sulit. Untuk saat ini yang paling penting bagaimana keluar dari krisis secara bersama-sama.

“Kalau masalah upah, saya kira sangat sulit untuk mewujudkan adanya kenaikan. Apalagi dunia usaha saat ini sedang susah, sehingga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh,” ujar Dwi Warna.

Dia menjelaskan, pembahasan UMK rencanannya dilakukan di awal November nanti. Adapun beberapa pembahasan akan melibatkan dewan pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan Pemkab Gunungkidul.

“Bahan penetapan upah sendiri salah satunya menggunakan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak [KHL] yang dilakukan setiap bulan,” ujar Dwi Warna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.