4 Warga Semanu Gunungkidul Positif Antraks, 47 Orang Masuk Risiko Terpapar
Empat warga Dadapayu, Semanu, Gunungkidul, positif antraks. Sebanyak 47 orang masuk risiko terpapar dan dipantau selama 60 hari.
Camat Playen Suyatno (kiri) saat berusaha menengahi ketegangan yang terjadi dalam mediasi masalah pendaftaran bakal calon kades di Desa Getas. Kamis (27/8/2015). (Harian Jogja/David Kurniawan)
Sengketa Pilkades Getas Playen Gunungkidul masih berlanjut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Jabatan Pamuji sebagai Kepala Desa Getas, Kecamatan Playen ternyata masih mengambang, meski yang bersangkutan ikut dilantik pada akhir tahun lalu.
Hal itu terjadi karena, proses gugatan hukum tentang tahapan pemilihan kepala desa masih terus berjalan hingga sekarang.
Bahkan dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIY majelis hakim memutuskan mengabulkan permintaan penggugat, Eka Wahyu Nugraha atas penetapan calon kades dalam tahapan pemilihan.
Adanya keputusan ini, maka pihak tergugat, yakni Panitia Pilkades yang mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya. Hingga sekarang, usaha bading itu masih berjalan dan belum tahu kapan putusan banding itu didapatkan.
Kendati proses hukum masih berjalan, nyatanya tak menghalangi Pemkab Gunungkidul untuk tetap melantik Pamuji sebagai kepala desa terpilih, bahkan sejak 24 Desember yang bersangkutan resmi menjadi Kepala Desa Getas.
Saat coba dikonfirmasi mengenai kelanjutan proses hukum dalam tahapan Pilkades Getas, Pamuji enggan berkomentar. Saat ditanya, ia beralasan sedang ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. "Saya sedang ada acara keluar hari ini [kemarin],".
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Desa Getas Syaifulloh membenarkan bahwa Kades Pamuji telah beraktivitas seperti biasa. Namun demikian, ia tidak menampik jika persoalan hukum mengenai tahapan pilkades getas belum selesai, karena masih menunggu hasil banding di PTTUN di Surabaya.
“Kalau masalah putusan banding kami serahkan sepenuhnya ke pemkab, tapi yang jelas Pak Pamuji saat ini sudah berkantor sebagai kades sejak dilantik akhir tahun lalu,” kata Syaifulloh, kemarin.
Menurut dia, sengketa pilkades muncul karenakan salah seorang pendaftar merasa tidak puas dengan penetapan calon yang dilakukan panitia. Oleh karenanya, Eka mengajukan keberatan dengan melakukan gugatan PTUN DIY.
“Dalam putusan itu, kami [panitia] dinyatakan kalah, tapi setelah penetapan langsung mengajukan bading atas putusan tersebut,” kata petugas yang saat pemilihan menjabat sebagai Sekretaris Panitia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat warga Dadapayu, Semanu, Gunungkidul, positif antraks. Sebanyak 47 orang masuk risiko terpapar dan dipantau selama 60 hari.
Kapolri Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi 88 personel setelah dilantik. Sebanyak 23 Pati juga bergeser dan sejumlah Kapolda berganti.
KemenPPPA menegaskan anak terduga pelaku dan anak saksi dalam kasus perundungan hingga tewas di Pemalang tetap harus mendapat perlindungan.
Pemkab Bantul memperpanjang kontrak 3.325 P3K paruh waktu. Sebanyak 10 pegawai tak diperpanjang karena pensiun, mengundurkan diri, kinerja, dan meninggal.
KPK masih menunggu kedatangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Kemenko IPK menyebut groundbreaking Giant Sea Wall berbasis mangrove dilakukan Oktober 2026, sementara infrastruktur keras ditargetkan tahun depan.