Kisah Udi, Petugas yang Berjalan 12 Km Demi Jalur Kereta Aman Dilalui
Udi Analisa berjalan sekitar 12 km setiap hari memeriksa rel dari Patukan ke Lempuyangan demi memastikan perjalanan kereta tetap aman.
Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja)
Kantong plastik berbayar sudah diterapkan namun belum berdampak pada penurunan volume sampah
Harianjogja.com, JOGJA-Program plastik berbayar yang digulirkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) belum berdampak signifikan terhadap penurunan volume sampah di masyarakat.
Data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja, volume sampah harian masih pada angka 250 ton per hari, sebagian besar sampah rumah tangga.
"Memang belum terasa dampaknya terhadap pengurangan sampah," kata Kepala BLH Jogja Suyana, Jumat (8/4/2016).
Namun, menurut Suyana, dari hasil pemantauan di toko modern yang sudah menerapkan kebijakan tersebut ada yang sudah bisa mengurangi, "Misalnya tadinya sehari menghabiskan tujuh pac bisa habis tiga pak plastik," kata dia.
Suyana menduga murahnya plastik berbayar yang hanya Rp200 tidak membuat masyarakat membawa kantong belanja dari rumah. Menurutnya, jika semangatnya ingin mengurangi volume sampah plastik seharusnya memang bisa dibuat mahal.
Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena program itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Ia meyakini pusat sudah memikirkan jangka panjang dalam program pengurangan sampah plastik sampai hulu.
Kebijakan platik berbayar baru diterapkan sejak Februari lalu melalui Surat Edaran Kementerian KLHK Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Di dalam aturan itu, disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah ter masuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Suyana mengatakan kebijakan itu saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Setelah diterapkan di sejumlah ritel, kedepan program plastik berbayar juga akan diterapkan di pasar-pasar tradisional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Udi Analisa berjalan sekitar 12 km setiap hari memeriksa rel dari Patukan ke Lempuyangan demi memastikan perjalanan kereta tetap aman.
Pemkab Bantul menjadwalkan pelantikan lurah terpilih hasil Pilur serentak pada 5 November 2026. DPMKal belum menerima sanggahan hasil pemilihan.
Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan defisit APBN Rp319 triliun per September 2026 sesuai desain anggaran dan masih dalam koridor proyeksi pemerintah.
Raperda RPPLH Sleman 2026–2056 memuat tujuh isu lingkungan, mulai dari penurunan kuantitas air hingga peningkatan emisi gas rumah kaca.
Gilingan, Solo, mengembangkan pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat dengan komposter dan mesin pencacah plastik.
UMK Gunungkidul 2027 mulai dibahas. Upah saat ini Rp2.468.378 per bulan, sementara buruh berharap indikator penetapan berubah.