Hadapi Kemarau Panjang, Warga Gunungkidul Diminta Bijak Memakai Air
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Aktivitas penarikan retribusi di pintu utama Pos Retribusi Baron. (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Wisata Gunungkidul berhasil mencapai target pendapatan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul bisa bernapas lega. Pasalnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan di 2016 telah terpenuhi.
Meski tercapai, namun untuk tahun ini sedikit berbeda. Sebab pencapaian target baru terpenuhi saat memasuki akhir tahun. Sebab di pertengahan November lalu, PAD yang masuk baru sekitar Rp18,5 miliar. Namun seiring adanya liburan sekolah dan akhir tahun, terdapat lonjakan yang signifikan.
Konsekuensi dari lonjakan kunjungan tersebut, target pendapatan sebesar Rp23,1 miliar dapat terpenuhi. Bahkan hingga Selasa (23/12/2016) tercatat PAD yang masuk sebesar Rp23,2 miliar.
“Kami bersyukur target yang dibebankan dapat dipenuhi, meski capaiannya baru terlaksana di akhir tahun,” kata Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Disbudpar Gunungkidul Hary Sukmono.
Menurut dia, terpenuhinya target PAD tidak lepas dari libur natal yang berbarengan dengan libur sekolah. Sebab di bulan sebelumnya (November), capaian pendapatan urung sesuai dengan target. Hary pun menyakini, pundi-pundi pendapatan akan bertambah seiring masih adanya libur di akhir tahun ini.
“Terntunya masih akan terus bertambah karena masih ada waktu beberapa hari. Sedang dari sisi kunjungan, saat ini ada 2.858.705 pengunjung,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.
Kemkomdigi mengkaji aturan wajib nomor HP untuk registrasi akun media sosial guna memperkuat keamanan dan akuntabilitas ruang digital.
Seiring perkembangan teknologi ada metode yang disebut dengan backfilling untuk mengelola limbah tambang agar tak merusak lingkungan.
Pemkab Bantul memastikan tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan fokus menyelesaikan tenaga non-ASN melalui skema PPPK.