Bulan Dana PMI Gunungkidul 2026 Targetkan Rp600 Juta untuk Aksi Sosial
PMI Gunungkidul menargetkan donasi Rp600 juta dalam Bulan Dana PMI 2026 untuk mendukung donor darah, kebencanaan, dan berbagai aksi sosial.
Ilustrasi pemeriksaan makanan di pasaran./Bisnis Indonesia-Rachman
Harianjogja.com, BANTUL-Dinas Perdagangan Bantul mulai mengintesifkan pemantauan dan pengawasan produk makanan dan minuman jelang pelaksanaan ibadah puasa. Hasilnya, puluhan produk makanan dinilai tidak layak jual.
Kepala Bidang Sarana dan Distribusi Perdagangan, Dinas Perdagangan Bantul Yuswarseno mengatakan, menjelang pelaksanaan ibadah puasa, pemkab akan terus meningkatkan pengawasan peredaran makanan dan minuman. Hal ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan konsumsi layak dan tidak bermasalah mulai dari izin hingga kualitas barang yang diperjualkan.
“Kami sudah lakukan pemantauan di sejumlah toko. Hasilnya menemukan puluhan makanan yang tak layak untuk dijual,” kata Yuswarseno kepada wartawan, Selasa (17/4/2018).
Menurut dia, produk-produk yang tak layak konsumsi ini meliputi kemasan rusak dan penyok. Namun, adapula produk makanan yang sudah memasuki masa kedaluarsa.
"Yang kami temukan ada 20 produk pangan di antaranya sembilan bungkus biskuit, ikan dalam kaleng serta produk susu. Kami berharap, barang-barang yang tak layak jual harus diganti dengan yang baru karena jika sampai dijual jelas menyalahi aturan,” ungkapnya.
Yuswarseno mengatakan, meski telah menemukan makanan dan minuman yang tak layak jual, namun dinas perdagangan belum memberikan sanksi tegas kepada penjual. “Kami baru memberikan teguran, tapi kalau tetap nekat maka kami siap ambil tindakan tegas,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Bantul Yudha P berharap agar pengawasan makanan dan minuman jelang pelaksanaan ibadah puasa terus ditingkatkan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen, terlebih lagi saat puasa ada tren kenaikan permintaan di pasaran.
“Pengawasan ini wajib karena sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen,” katanya.
Menurut dia, jika menemukan produk-produk makanan atau minuman yang tidak layak jual, maka harus ada sanksi kepada penjual. Kendati demikian, sanki yang diberikan harus bersifat membina sehingga tidak ada yang dirugikan.
Ditambahkannya, untuk pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pasar tradisional hingga toko berjejaring di wilayah Bantul.
“Jangan sampai ada kesan tebang pilih sehingga pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PMI Gunungkidul menargetkan donasi Rp600 juta dalam Bulan Dana PMI 2026 untuk mendukung donor darah, kebencanaan, dan berbagai aksi sosial.
Kebakaran lahan kembali melanda Wukirsari, Bantul. BPBD mencatat 62 kasus kebakaran hingga 22 Juli 2026, mayoritas dipicu aktivitas manusia.
Google dikabarkan menaikkan harga Pixel 11 yang meluncur 12 Agustus 2026 akibat lonjakan biaya memori dan produksi global.
Harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto kembali naik menjadi Rp50.000 per kilogram. DPKUKM Banyumas terus memantau harga untuk mengendalikan inflasi.
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.
Pilur Gunungkidul 2026 dipastikan tanpa perpanjangan pendaftaran. Sebanyak 99 bakal calon lurah mendaftar di 31 kalurahan.