Hadapi Kemarau Panjang, Warga Gunungkidul Diminta Bijak Memakai Air
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Ilustrasi Pemilu. (JIBI)
Harianjogja.com, BANTUL--Pelaksanaan Pemilu 2019 masih akan berlangsung satu tahun lagi. Namun target tinggi telah dicanangkan KPU Bantul. Di dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, mereka menargetkan partisipasi pemilih mencapai 82%.
Jumlah ini lebih tinggi dari target nasional yang menargetkan partisipasi pemilih sebanyak 77,5%. Anggota KPU Bantul Titik Istiyawatun Khasanah mengatakan target untuk pemilih menggunakan hak suara di Pemilu 2019 sudah ditetapkan.
Ia optimistis target partisiapsi sebesar 82% dapat terpenuhi. Menurut dia, keyakinan ini bukan tanpa alasan karena ada beberapa indikator yang membuat target dapat terpenuhi. Salah satunya mengacu pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang partisipasinya mencapai 81,3%. “Kami yakin bisa mencapai target itu di Pemilu 2019,” kata Titik kepada wartawan, Kamis (3/5/2018).
Selain angka partisipasi di Pilkada 2015 yang menjadi acuan, untuk mencapai angka partisipasi 82%, KPU Bantul akan terus menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Dikatakan Titik, ada beberapa segmen yang dibidik untuk mendongkrak paritisipasi pemilih. “Kami sudah membuat peta dan rencana pengenalan gelaran pemilu ke masyarakat telah dilaksanakan mulai dari anggota difabel, pemilih perempuan hingga pemilih pemula,” katanya.
Untuk menyosialisasikan pemilu, lanjut Titik, dilakukan dengan beberapa cara dan dengan tujuan untuk memberbanyak kader demokrasi baik di lingkungan masyarakat maupun ke sekolah-sekolah yang ada pemilih pemula. “Mulai kami jalankan dan untuk hari ini menyasar ke organisasi dan kelompok difabel di Bantul. Selain itu, untuk saat ini juga sudah memiliki Desa Pelopor Demokrasi yang ada di Desa Dlingo, Guwosari dan Sumbermulyo,” katanya.
Disinggung mengenai segmen pemilih pemula, Titik mengaku sudah menyiapkan beberapa agenda sosialisasi melalui training demokrasi. Di dalam sosisalisasi ini akan ada dua perwakilan siswa dari 17 kecamatan untuk mengikuti pelatihan tentang serba serbi kepemiluan. Diharapkan dengan pelatihan ini, para kader yang ikut bisa menjadi tentor sebaya kepada siswa lain untuk memberikan pembelajaran tentang kepemiluan.
“Selain itu, kami juga akan menyenggelangarakan pemilihan ketua OSIS di beberapa sekolah untuk mengenalkan gelaran pesta demokrasi kepada para siswa,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara mengatakan tahapan dalam Pemilu 2019 masih panjang. Untuk saat ini, kata dia, pihaknya sedang melaksanakan proses verifikasi data pemilih dengan menerjunkan petugas pantarlih sebanyak 3.035 orang. “Kesuksesan dalam verifikasi ini bukan semata-mata keseriusan petugas saat mendata, tetapi juga butuh partisipasi masyarakat dengan menyiapkan data yang diperlukan saat petugas datang berkunjung,” katanya.
Menurut dia, tahapan pantarlih yang rencananya berakhir pada 17 Mei mendatang baru tahap awal dalam penetapan jumlah pemilih dalam pemilu. Setelah proses ini berakhir, KPU akan melakukan pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara dari hasil coklit oleh Petugas.
“Nanti dari DPS akan diverifikasi lagi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Tak berhenti di sini, setelah penetapan juga masih ada penyisiran untuk mencari potensi warga yang belum terdata sebagai pemilih,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.
Kemkomdigi mengkaji aturan wajib nomor HP untuk registrasi akun media sosial guna memperkuat keamanan dan akuntabilitas ruang digital.
Seiring perkembangan teknologi ada metode yang disebut dengan backfilling untuk mengelola limbah tambang agar tak merusak lingkungan.
Pemkab Bantul memastikan tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan fokus menyelesaikan tenaga non-ASN melalui skema PPPK.