11.000 Penerima Bansos Dicoret karena Judi Online
Mensos Gus Ipul menyebut lebih dari 11.000 penerima bansos dicoret karena terindikasi terlibat judi online pada 2026.
ILustrasi Kabupaten Layak Anak/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebagai upaya mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui sektor pendidikan. Pemkab Sleman membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA). Sampai saat ini sudah ada 70 sekolah di Sleman yang masuk sebagai pendampingan SRA.
"Pemkab telah membuat skala prioritas untuk sektor-sektor yang mempunyai dampak yang besar tehadap perkembangan anak, salah satu sektor yaitu pendidikan, dan upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun Sekolah Ramah Anak," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Mafilindati Nuraini, Minggu (6/5/2018).
Menurut Linda, saat ini sudah ada 70 sekolah terdiri dari SD sederajat dan SMP sederajat di Sleman yang mendapat pendampingan untuk SRA. SD dan SMP yang ada di Sleman menurut Linda ada sekitar 700. Untuk tahun ini Dinas P3AP2KB berusaha untuk menambah lagi pendampingan di beberapa sekolah.
Linda mengatakan untuk menjadi sekolah ramah anak, ada beberapa persyaratan, diantaranya sekolah tersebut harus memiliki Komite Perlindungan anak, mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, memiliki dokumen Kebijakan Perlindungan Anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.