Paguyuban Lurah Bantul Cium Bau Politis di Balik Bantuan Keuangan Desa, Ini Indikasinya

Harianjogja.com, BANTUL- Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Bantul sudah mulai dicairkan. Namun, penyaluran BKK tersebut dinilai tidak adil, bahkan Paguyuban Lurah Kepala Desa se-Bantul menuding ada motif politis dibalik penyaluran BKK.

"Saya melihatnya kok kurang adil ya. Sebagian besar desa-desa yang mendapat BKK besar itu ada anggota dewan," kata Ketua Paguyuban Lurah dan Kepala Desa se-Bantul Tunggul Jati, Ani Widayati, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (4/6/2018).

Ani memaparkan sejumlah desa yang mendapat porsi besar BKK, mencapai lebih dari Rp1 milyar, seperti Desa Bangunjiwo Kasihan, Desa Sidomulyo Bambanglipuro. Sementara ada desa di pelosok yang sangat membutuhkan namun tidak mendapatkan BKK, atau hanya mendapatkan puluhan juta.

Ia menyebutkan Desa Jatimulyo, Kecamatan Imogiri hanya mendapat BKK Rp20 juta. Padahal, jika dibandingkan secara geografis dan fasilitas umum pendukung aktifitas masyarakat, Desa Jatimulyo sangat membutuhkan anggaran cukup banyak.

Ia menuding ada proses lobi-lobi politik dalam proses verifikasi proposal BKK dari masyarakat, sehingga hanya desa tertentu yang mendapat porsi besar alokasi BKK. "Seperti ada kongkolingkong," ucap Ani.

Ani yang juga Kepala Desa Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul mengatakan BKK cair berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat melalui desa. Dana tersebut juga bisa dibilang sebagai dana aspirasi karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga ikut terlibat dalam proses pengusulannya. Namun ketika proposal tersebut diusulkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Bantul, belum tentu disetujui.

Dari Sumbermulyo saja, total 50 proposal dengan nilai sekitar Rp800 juta, yang disetujui hanya dua proposal yang nilainya Rp185 juta. Dana itu untuk penerangan jalan kampung. Padahal, kata dia, ada 16 pedukuhan yang membutuhkan penerangan jalan, rehab cor blok, perbaikan saluran irigasi, dan pembangunan ibadah.

Lebih lanjut Ani mengatakan selain ada unsur politis, proses pencairan BKK juga rawan. Sebab, dalam pencairan BKK kali ini, tim pengelola kegiatan mendapat biaya operasional atau BOP sebesar 20 persen yang dianggarkan langsung dari APBDes. "Semakin tinggi pemasukan desa, maka semakin tinggi juga BOPnya," tandas Ani.

Pencairan BKK tahun ini sudah bisa dicairkan untuk 68 desa. Sementara ada tujuh desa yang belum bisa dicairkan karena masih proses perbaikan proposal. Proses pencairan secara simbolis digelar di gedung pertemuan, Komplek Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul Suharsono mengatakan tidak ada muatan politis dalam proses penyaluran BKK ke pemerintah desa. Menurut dia, penyaluran BKK tiap desa berbeda sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan oleh masyarakat.

Pensiunan polisi berangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ini menyatakan BKK hanya boleh digunakan untuk pembangunan fisik, "Dana ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat," kata Suharsono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.