Transfer Tunjangan Guru Disetop, BKAD Bantul Belum Terima Surat

Harianjogja.com, BANTUL--Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Edi Astuti mengaku belum menerima surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait dengan kebijakan penghentian penyaluran tunjangan kepada guru. Meski demikian, ia berjanji akan mempelajari untuk bahan pembuatan kebijakan lanjutan.

“Saya baru tahu dari berita di Internet. Untuk surat sudah coba kami cari tetapi belum masuk ke kami di BKAD,” kata Edi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/8/2018).

Menurut dia, penghentian transfer akan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian tunjangan kepada guru. Oleh karena itu, Edi belum bisa berkomentar panjang lebar terkait dengan kebijakan tersebut. “Kami akan pelajari dulu, apalagi ini menyangkut nasib ribuan guru di Bantul. Nanti kalau suratnya sudah ada dan telah dipelajari pasti akan disampaikan dengan jelas,” ucapnya.

Edi mengaku masih mencari surat tersebut. Terlebih lagi surat sudah dibuat sejak 3 Agustus lalu dan bersifat segera. “Kalau mengacu pada surat bersifat segera, tetapi sampai sekarang kami belum menerimanya,” katanya.

Informasi terkait dengan penghentian transfer untuk tunjangan guru tertuang dalam surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tertanggal 3 Agustus. Surat ini dikeluarkan mengacu pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan No.44471/A.A1.1/PR/2018 pada 16 Juli 2018 mengenai permohonan penghentian transfer Tunjangan Profesi Guru, Dana Penghasilan Tambahan Guru dan Tunjangan Khusus Guru untuk tahap II tahun anggaran 2018. “Kalau dari berita, saya sudah baca. Namun untuk surat resminya masih kami telusuri,” jelas Edi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.