Parpol Pengusung Tak Restui Bupati Gunungkidul Jadi Jurkam

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Partai politik (parpol) pengusung Bupati Gunungkidul, Badingah dan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi dalam Pilkada 2015 silam, menyatakan kedua pasangan pemimpin Gunungkidul itu bakal netral dalam Pilpres 2019 mendatang. Itu berarti kedua pasangan tersebut tidak akan menjadi juru kampanye (jurkam).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Gunungkidul, Arif Setiadi mengharapkan keputusan tersebut bisa meredam kegaduhan yang muncul setelah sebelumnya muncul kabar Badingah bakal menjadi jurkam salah satu pasangan calon presiden (capres).

Dengan keputusan netralnya kedua pimpinan di Gunungkidul itu diharapkan keduanya dapat fokus membangun Gunungkidul semakin baik lagi. “Kami tegaskan, Bu Badingah maupun Pak Immawan akan netral dalam Pemilu 2019 mendatang,” kata Arif, Rabu (19/9/2018).

Salah satu pengurus DPD PAN Gunungkidul, Suwondo mengatakan netralnya Badingah dan Immawan merupakan kesepakatan bersama dari parpol pendukung dan pengusung pasangan Badingah. Dia mengatakan keputusan itu diambil sebagai hasil dari pertemuan yang dilangsungkan sebanyak tiga kali oleh PAN, Golkar, Hanura dan Nasdem bersama dengan Badingah.

Dia mengakui pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut setelah munculnya kabar Badingah menjadi timses salah satu kandidat Capres. Suwondo menceritakan bahwa Bupati masih belum menjawab permintaan dari parpol tersebut.

Badingah juga meminta waktu beberapa hari untuk menentukan sikap, hingga akhirnya menyatakan sikap. “Memang jawaban yang kami dapat tidak langsung dari beliau, akan tetapi dari Pak Priyadi yang mengatasnamakan kerabat dekat Ibu [Badingah]. Kami sebenarnya ingin jawaban langsung Bupati, tetapi ya tidak masalah,” katanya.

Ketua DPD Nasdem Gunungkidul, Suparjo memastikan tidak akan memasukan nama Badingah ke tim kampanye nasional yang akan didaftarkan KPU. Langkah ini diambil agar pemerintahan di Gunungkidul tidak terganggu. “Biar kami [parpol] yang bertarung. Bu Badingah jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat memimpin di sini. Ini keputusan yang terbaik,” ucapnya.

Menurutnya Bupati masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah, salah satunya menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul yang saat ini masih mencapai 18,7%. “Harapannya dalam dua tahun tersisa dapat menekan angka itu, dapat konsentrasi kesejahteraan masyarakat, jangan terganggu Pilpres,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.