Tolak Mobil Dinas Baru, Bupati Gunungkidul Ingin Anggarannya untuk Perbaikan Infrastruktur

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan menolak membeli kendaraan dinas baru senilai Rp1,5 miliar. Bupati Endah memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur di Bumi Handayani.

“Mobil dinas, kita tidak akan mengambilnya. Meski sudah ada anggaran untuk pengadaan,” kata Mbak Endah kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Sebagai gantinya, ia akan menggunakan mobil dinas yang sudah ada. Sebagai contoh, di beberapa kesempatan memilih menggunakan Toyota Hiace untuk akomodasi.

“Mobil dinas yang ada dibeli sebelum Mas Sunaryanta [Bupati Gunungkidul periode 2021-2025] menjabat, tapi kondisinya masih sangat layak digunakan,” katanya.

BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Beli Kendaran Dinas Baru untuk Bupati dan Wakil Bupati

Endah mengungkapkan, anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp1,5 miliar dapat dipergunakan untuk kegiatan lain, khususnya perbaikan infrastruktur. Pagu ini, sambung dia, bisa diperuntukan menambah anggaran penataan Alun-Alun Wonosari.

“Kalau tidak ada kekurangan atau sudah mencukupi, bisa dipergunakan untuk hibah perbaikan jalan kabupaten yang rusak,” katanya.

Menurut dia, perbaikan jalan yang rusak dianggap lebih penting ketimbang pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati. Terlebih lagi, saat sekarang Pemerintah Pusat sedang menggecarkan kegiatan efisiensi anggaran sehingga yang dapat dilaksanakan merupakan program prioritas.

“Sudah diputuskan dan kami akan tetap menggunakan mobil dinas yang sudah ada,” kata Endah.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk kendaraan dinas bagi kepala daerah yang baru. “Pagunya Rp1,5 miliar. Ini untuk pengadaan dua mobil dinas baru,” kata Putro.

Dia menjelaskan, pagu ini masih berada di kas daerah. Pasalnya, untuk pengadaan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Bupati Endah Subekti Kuntariningsih dan Wakil Bupati Joko Parwoto.

Konsultasi, sambung Putro, tidak hanya menyangkut dengan jenis dan tipe kendaraan yang dibeli. Namun, juga berkaitan dengan kepastian apakah akan menggunakan kendaraan dinas baru atau memakai mobil yang sudah ada.

“Untuk kepastian pengadaan, kami matur dulu ke Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Jadi, belum ada pembelian, termasuk tipe apa yang dibeli. Yang jelas, pagu anggarannya sudah disediakan,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini ada beberapa mobil dinas untuk kepala daerah. Sebagai contoh, yang terbaru merupakan mobil jenis Toyota Fortuner yang dibeli pada saat era kepemimpinan Bupati Badingah dan Wakil Bupati Immawan Wahyudi.

“Setelah itu, belum ada pengadaan lagi. Makanya, tahun ini ada pagu anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi bupati dan wakil bupati,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.