Gunungkidul Perluas Pembayaran Tiket Masuk Nontunai ke 5 TPR Wisata
Cashless di TPR Baron Gunungkidul dinilai sukses. Sistem pembayaran non tunai akan diperluas ke lima TPR untuk mengoptimalkan PAD wisata.
Suasana belajar di kelas 2A dan 2B di SD Negeri Semanu. Rombongan belajar ini terpaksa digabung karena ada aksi mogok yang dilakukan FHSN, Senin (15/10/2018)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Ancaman guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap alias honorer untuk aksi mogok kerja mulai Senin (15/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018) bukan isapan jempol belaka. Sejumlah sekolah negeri di Gunungkidul kekurangan tenaga mengajar karena aksi tersebut.
Aksi untuk tidak masuk mengajar oleh Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) terlihat di Sekolah Dasar Negeri Semanu. Di sekolah ini ada sembilan guru honorer dan semuanya kompak untuk tidak masuk.
Kepala Sekolah SD Negeri Semanu, Kusti Dwi Martini membenar jika GTT dan PTT di sekolahnya tidak masuk mengajar pada Senin. Sebelum aksi ini dilakukan, sudah ada pemberitahuan terkait dengan aksi mogok mengajar yang dilakukan hingga Rabu (31/10/2018) mendatang.
Menurut dia, aksi ini membuat proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Meski demikian, Kusti mengakui bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilaksankaan. “Kebetulan di tempat kami setiap kelas ada dua rombongan belajar. Jadi, solusinya kelas digabung sehingga satu orang guru PNS harus mengajar di dua kelas,” katanya kepada wartawan, Senin (15/10/2018).
Aksi mogok guru honororer juga terjadi di SD Asemlulang, Kecamatan Ponjong. Di sekolah ini ada enam guru, dengan rincian empat GTT dan dua guru PNS. Pada aksi mogok ini, seluruh GTT tidak masuk sehingga proses belajar mengajar dari kelas 1-6 diampu oleh dua guru PNS yang masuk. “Kami sepakat untuk tidak masuk sesuai dengan imbauan dari FHSN,” kata salah seorang GTT di SD Asemlulang, Yessica Novariaveni.
Menurut dia, aksi mogok yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak ke Pemerintah Pusat. “Inginnya kami ada peluang untuk bisa diangkat PNS. Jadi aksi dilakukan untuk memperjuangkan hal tersebut,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Gunungkidul Bahron Rasyid membenarkan adanya aksi tidak masuk kerja yang dilakukan oleh FHSN. Menurut dia, aksi ini berdampak terhadap proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Saat ini masih kita data terkait dengan izin tidak masuk sekolah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cashless di TPR Baron Gunungkidul dinilai sukses. Sistem pembayaran non tunai akan diperluas ke lima TPR untuk mengoptimalkan PAD wisata.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.
Malaysia mengerahkan 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 anggota pemadam kebakaran untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan.
Peta peluang emas Indonesia di Asian Games 2026 tersebar dari panjat tebing, angkat besi, bulu tangkis hingga sejumlah cabang lain.