Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
ILustrasi lelang jabatan/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemkab Gunungkidul telah membuka lelang jabatan untuk posisi lima jabatan tinggi pratama sejak Senin (5/11/2018) lalu. Rencananya pendaftaran dibuka selama dua minggu.
Kelima jabatan yang dilelang meliputi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara, dua posisi lainnya meliputi Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan dan SDM, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Ada yang menarik dari lelang jabatan kali ini, khususnya pada lowongan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Pasalnya, dalam setahun jabatan ini dilelang dua kali. Pada saat lelang di akhir 2017 lalu, posisi staf ahli ini sempat dilelangkan dan Bupati Gunungkidul Badingah memilih Saptoyo (saat itu menjabat sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum) sebagai pemenang lelang.
Namun pada saat penataan pejabat pada awal Oktober lalu, bupati menunjuk Saptoyo menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hal ini berdampak pada kosongnya jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Praktis dengan begitu maka dalam kurun waktu setahun posisi ini dilelangkan dua kali.
Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono saat dikonfimrasi tidak menampik apabila dalam setahun terakhir melakukan lelang jabatan dua kali untuk posisi staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Menurut dia, hal ini bukan masalah karena pada saat penataan yang berdampak pada lowongnya jabatan itu juga telah dikonsultasikan dengan KASN.
“Tidak ada masalah dan lelang tetap akan jalan terus,” kata Drajad, Jumat (9/11/2018).
Dia menjelaskan, di dalam lelang pemkab sudah membentuk tim panitia seleksi selaku penanggungjawab semua kegiatan selama seleksi berlansung. Drajad pun berharap proses berjalan dengan baik sehingga tahapan bisa selesai tepat waktu.
“Kita target akhir tahun sudah terisi,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan, seleksi untuk jabatan tinggi pratama sudah dibuka sejak Senin (5/11) lalu. Rencananya pendaftaran ini ditutup pada Rabu (21/11/2018) mendatang.
“Lowongan ini tidak hanya terbuka untuk internal pegawai pemkab, tapi juga terbuka untuk pegawai di lingkup DIY,” katanya.
Sigit menuturkan, sesuai aturan dalam seleksi terbuka, di setiap lowongan minimal ada empat pelamar. Apabila sampai batas waktu pendaftaran ditutup, tapi kuota minimal belum terpenuhi maka pansel berhak memeperpanjang masa pendaftaran.
“Kalau kurang dari empat maka harus diperpanjang,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.