Berani Lawan Money Politic, Desa Hargomulyo Jadi Desa Antipolitik Uang

Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo bakal meresmikan Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, sebagai pilot project Desa Anti Politik Uang pada Januari 2019. Ke depan Bawaslu menarget seluruh desa di Kulonprogo bisa mengikuti langkah tersebut.

"Upaya ini menjadi langkah awal bagi Bawaslu untuk membentuk Desa Anti Politik Uang. Nantinya seluruh desa kami harapkan bisa menyusul sehingga praktik politik uang bisa berkurang bahkan hilang," kata Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Harlinawati, Kamis (15/11/2018).

Pembentukan Desa Anti Politik Uang, kata Ria, sebagai upaya jawatannya untuk mencegah praktik yang masih marak di Kulonprogo. Merujuk data pemetaan Bawaslu Kulonprogo, terdapat 81 dari 88 desa dan kelurahan di Bumi Binangun yang rawan praktik politik uang. Atas hal itu pembentukan desa anti politik uang sangat penting dilakukan.

Dipilihnya Desa Hargomulyo sebagai pilot project lantaran desa tersebut termasuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan praktik politik uang yang rendah. Ria menjelaskan untuk indikator desa rawan politik uang di antaranya banyaknya jumlah caleg di desa yang bersangkutan, kultur pemilih pragmatis dan tingkat pendidikan serta ekonomi di masyarakat desa tersebut yang masih rendah sehingga berpotensi memengaruhi masyarakat untuk terjebak dalam praktik seperti itu. Selain itu data temuan kasus politik uang dalam pemilu periode sebelumnya juga menjadi indikator tersebut. Adapun sebagian besar desa di Kecamatan Kokap tergolong bersih dari praktik tersebut. "Untuk desa-desa di Kecamatan Kokap minim potensi pelanggaran seperti politik uang, salah satunya Desa Hargomulyo," ucap Ria.

Proses pembentukan Desa Anti Politik Uang juga berdasar dari kemauan dan kesadaran masyarakat serta pemerintah desa setempat yang ingin melahirkan desa bersih dari praktik tersebut. "Awalnya kami menawarkan desa mana yang bersedia jadi percontohan, lalu mereka [Pemdes Hargomulyo] mau, sehingga kami tidak memaksa atau asal tunjuk saja," ujarnya.

Ketua KPU Kulonprogo, Ibhah Muthiah, mengapresiasi langkah Bawaslu dalam membentuk Desa Anti Politik Uang. Menurutnya upaya tersebut bisa menjadi langkah awal lahirnya pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya karena dalam pemenangannya tanpa menggunakan cara-cara yang melanggar aturan.

Namun dia melihat hal ini masih sulit berjalan optimal. Sebab yang jadi masalah yakni belum semua pemilih bisa menghayati akan makna pilihannya sehingga mudah tergoda bujuk rayu uang. Meski begitu dia berharap program ini bisa sukses agar para pemilih mampu menjadi pemilih cerdas dan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. "Pemilih cerdas maksudnya bisa tahu rekam jejak yang dipilih dan dapat memilih secara objektif dan komprehensif tanpa ada tekanan dari pihak manapun," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.