Harga BBM Naik, Bus Sekolah Gunungkidul Pangkas Layanan
Kenaikan BBM non subsidi bikin layanan bus sekolah Gunungkidul dipangkas. Dishub hanya operasikan layanan pagi hari.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp56,5 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan program ini, upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan, anggaran untuk program kemiskinan sudah dituangkan perencanaan kegiatan di tahun ini. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp56.585.797.620.
“Program ini juga sudah dituangkan didalam APBD 2019,” kata Sri Suhartanto kepada Harianjogja.com, Kamis (3/1/2018).
Dia menjelaskan, alokasi anggaran kemiskinan paling besar digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat dalam kepesertaan BPJS kesehatan yang nilainya mencapai Rp34 miliar. Sedang sisanya untuk pencegahan masalah gizi sebesar Rp1 miliar, penyelenggaraan pendidikan kesetaraaan Rp2,3 miliar, penyehatan lingkunga permukiman Rp6,5 miliar.
Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk bantuan jamban sehat di 18 kecamatan, pelatihan industri kecil, pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS), bantuan alat pertanian hingga pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat.
“Untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebagai contoh, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ditangani oleh Dinas Sosial, sedang pelatihan UKM diberikan ke Dinas Koperasi dan UKM,” kata mantan Kepala Bagian Perekonomian, Setda Gunungkidul ini.
Dia pun berharap dengan alokasi anggaran penanggulaan ini, maka upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul dapat optimal. “Harapannya di tahun-tahun mendatang, kemiskinan bisa terus turun. Untuk tahun ini, kami ingin bisa menyamai tingkat penurunan di 2018 [sebesar 1,5 persen] tapi kalau bisa lebih tinggi juga semakin baik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kenaikan BBM non subsidi bikin layanan bus sekolah Gunungkidul dipangkas. Dishub hanya operasikan layanan pagi hari.
Kasus daycare Jogja, 32 anak mulai divisum. Dugaan kekerasan fisik dan psikis, korban diperkirakan capai 130 anak.
Dua ASN Kementerian PU dipanggil dari luar negeri karena dugaan suap dan pelanggaran etik. Menteri PU tegaskan disiplin.
Jogja jadi tuan rumah Kongres XV HIMPSI 2026. Bahas kesehatan mental, SDM, hingga ketangguhan bangsa di era global.
PPIH siapkan jalur khusus lansia di Terminal Ajyad Makkah. Bus shalawat ditambah hingga 140 armada jelang puncak haji.
Imigrasi Yogyakarta gagalkan 3 calon haji non-prosedural di Bandara YIA. Total 6 orang dicegah, modus jalur ilegal terendus sistem.