Sejumlah Instansi Punya Nakhoda Baru

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah instansi di lingkungan Pemda DIY punya nakhoda baru. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menjamin penempatan posisi itu sudah sesuai prosedur.

Beberapa instansi yang memiliki pemimpin baru di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang kini dipimpin oleh Aris Riyanta, mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY. Begitu pula dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) yang sebelumnya kosong pasca-penggeseran Umar Priyono sebagai Staf Ahli Gubernur, kini dipimpin oleh Aris Eko Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DIY (sekarang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset).

Selain itu, mengacu pada Perda Keistimewaan (Perdais) Kelembagaan, sejumlah instansi, baik yang benar-benar baru maupun gabungan dari dua instansi, juga resmi dibentuk dan bernakhoda baru. Di antaranya Paniradya Pati yang dipimpin oleh eks Sekretaris DPRD DIY, Beny Suharsono; serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sasongko.

Selain pejabat eselon II di sejumlah instansi tersebut, beberapa pejabat eselon III juga dilantik pada hari yang sama oleh Wakil Gubernur DIY, sedangkan pejabat eselon IV dan guru dilantik oleh Sekda DIY.

Gubernur mengatakan rotasi jabatan itu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan. Regenerasi jabatan memberikan kesempatan bagi yang berprestasi untuk menunjukkan kemampuannya.

Sultan sepakat jangan sampai mereka yang memiliki kapabilitas tidak dapat dipromosikan hanya karena tim seleksinya tidak profesional. “Saya yakin panitia seleksi telah bertindak objektif dengan melibatkan tiga akademisi dan dua dari kalangan birokrasi,” kata dia seusai pelantikan pejabat Pemda DIY di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (3/1/2018).

Dia mengimbau bagi ASN yang lolos seleksi namun belum terpilih sebaiknya jangan putus asa karena masih ada kesempatan di kemudian hari. Sultan meminta kepada mereka agar tetap loyal serta menegakkan keistimewaan DIY dan tidak tercela oleh kasus indisipliner.

"Saya bukannya tidak mendengar, ketika setiap rekruitmen ada yang diam-diam mempertanyakan, mengapa dia dan bukan yang lain. Untuk merespons itu perlu saya tegaskan bahwa yang lolos bukan atas dugaan-dugaan tetapi benar-benar lulus memenuhi syarat meritokrasi, kompetensi, integritasnya," kata dia.

Selain itu, HB X meminta kepada Paniradya Pati sebagai organisai perangkat daerah (OPD) baru agar segera menyerap aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan fasilitasi program terutama berkaitan dengan keistimewaan. Ke depan harus dicari kegiatan produktif mampu membangkitkan komunikasi dan berdampak luas ke masyarakat.

Selain itu pendistribusian dana keistimewaan (danais) ke OPD harus sesuai tupoksi untuk menguatkan program nasional dan daerah guna meringankan tugas Disbud.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.