OPD Gunungkidul Tak Kelola Situs Web, Penghasilan Tukin Akan Dipotong

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pengelolaan website milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gunungkidul belum maksimal. Hal ini terlihat dari konten di dalam web yang telah tersedia. Guna memaksimalkan fasilitas ini dibuat kebijakan pengelolaan website menjadi salah satu indikator dalam pemberian tunjangan kinerja (tukin).

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono menyadari betul pentingnya akses inforamasi dalam web yang dimiliki masing-masing OPD. Namun demikian, hingga sekarang pengelolaan belum maksimal karena masih banyak OPD yang enggan mengisi konten di laman yang telah disediakan.

“Ini masalah karena informasi-informasi tersebut sangat penting karena bisa menjadi sarana sosialisasi kegiatan yang dimiliki,” kata Drajad kepada wartawan, Rabu (9/1/2019).

Dia menjelaskan, untuk memaksimalkan pengelolaan, pemkab sudah membuat inovasi dengan memasukkan indikator pengelolaan website sebagai salah satu dasar untuk pemberian tukin. “Nanti akan kelihatan siapa yang aktif mengelola dan tidak. Jadi, kalau di OPD tidak aktif mengelola, maka akan ada pemotongan tukin karena hal ini bagian dari penilaian dalam kinerja,” ungkapnya.

Selain mengacu pada pengelolaan website, pemberian tukin juga berdasarkan pada kinerja lain mulai dari, tingkat absensi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga proses pertanggungjawaban.

“Semua akan dinilai dan diakumulasikan. Nantinya tukin yang diberikan antara satu pegawai dan pegawai lain tidak sama. Dengan sistem ini juga menghapuskan pembagian tukin dengan model bagi rata yang sudah lama diterapkan,” kata mantan Sekretaris DPRD DIY ini.

Untuk masalah pengelolaan website, Drajad mengaku tidak menuntut banyak karena hanya mematok dua sampai tiga informasi yang diposting setiap harinya. “Saya kira tiga sudah cukup dan kalau semua rutin mengunggah, maka informasi yang diterima ke masyarakat bisa lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Kepala Bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, di lingkup pemkab ada 20 OPD yang memiliki website sendiri. Namun demikian, hingga sekarang website yang dimiliki masih banyak yang tidak aktif.

“Web paling aktif ada di dinas kebudayaan, DP3AKBPMD dan Disnakertrans,” kata Kelik.

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat pengelolaan web belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Meski demikian, Kelik berharap hal tersebut bukan dijadikan alasan untuk tidak mengelola.

“Harus tetap dikelola karena ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Apalagi sekarang pengelolaan web masuk dalam indikator penentuan penghasilan tukin,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.