Polemik Penghapusan SKTM untuk Masuk Sekolah, Ini Pernyataan Sultan HB X

Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan daerah sebaiknya diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengurus siswa dari kalangan tidak mampu. Hal itu disampaikan ketika menanggapi rencana pemerintah pusat menghapus jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

HB X mengatakan daerah juga memiliki wewenang untuk membantu masyarakat tidak mampu termasuk pemegang SKTM. Begitu juga dengan sekolah negeri ada kebijakan atau tidak sehingga Pemda memiliki celah untuk membantu warga tidak mampu dalam menempuh pendidikan.

Namun, HB X berharap pelu ada rekomendasi dari sekolah atau pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada suatu siswa pemegang SKTM.

"Misalnya ya bukan dari awal surat keterangan [ tidak mampu] tetapi setelah masuk bisa mengajukan permohonan [untuk mendapatkan bantuan]. Karena masuk universitas saja bisa bagi yang tidak mampu. Setelah masuk dia tidak mampu membayar bantuan uang gedung," terangnya Jumat (11/1/2019).

Sultan menegaskan penjaringan siswa pemegang SKTM bisa dilakukan melalui survei. Mungkin dari sisi Kemendikbud lebih transparan, tetapi begitu diterima sebagai siswa jika benar-benar miskin maka pihak di internal sekolah atau lingkungan rumah dapat memberikan bantuan. "Itu daerah bisa mengambil inisiatif membantu warga masyarakat kan boleh," ujarnya.

HB X menambahkan dalam membantu siswa miskin tidak harus selalu ditentukan pusat karena daerah juga memiliki kewenangan membantu sehingga seharusnya bisa dilakukan daerah saja. "Kalau negeri ya semua sudah difasilitasi, kalau swasta kita kan nggak bisa," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.