Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Sleman Menurun, Warganya Semakin Makmur?

Harianjogja.com, SLEMAN-Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sleman pada 2019 mengalami penurunan dari 2018.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sri Murni Rahayu menjelaskan, pada 2018 jumlah penerima PKH di Kabupaten Sleman sebanyak 47.700 KPM, sedangkan pada 2019 sebanyak 46.254 KPM.

"Penurunan jumlah KPM tersebut dikarenakan ada beberapa keluarga pada 2019 sudah tidak masuk dalam syarat penerima PKH," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, syarat peserta PKH adalah Keluarga Miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat, memiliki anak balita, ibu hamil/menyusui, anak penyandang disabilitas ringan/sedang, anak usia sekolah SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, dan lansia diatas 60 tahun.

"Jadi beberapa KPM yang keluar dari PKH karena kondisi ekonomi keluarganya telah meningkat, ada juga yang dikarenakan anaknya telah lulus atau menyelesaikan pendidikannya sehingga tidak lagi masuk dalam syarat penerima PKH," jelas dia.

Adapun PKH merupakan Program Bantuan Sosial Bersyarat yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran peserta program, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman Suparmono mengatakan total anggaran yang dikeluarkan selama 2018 untuk program PKH di Sleman sebanyak Rp86 miliar.

"PKH diberikan per tiga bulan dan langsung dari Pemerintah Pusat ke KPM. Sementara kalau pengawasannya dilakukan oleh pendamping," jelas Suparmono

Sementara itu, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan penurunan jumlah KPM PKH di Kabupaten Sleman merupakan indikator adanya penurunan angka Keluarga Sangat Miskin (KSM). Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari upaya Pemkab Sleman dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan pemberian bantuan melalui PKH Kabupaten Sleman yang berkembang dengan baik.

"Saya juga mengapresiasinya para pendamping PKH se-Kabupaten Sleman, untuk itu, Pemkab Sleman akan memberikan tujuh unit motor operasional kepada pendamping PKH untuk memperlancar operasional pendamping PKH apabila di lapangan," ujar dia.

Ia juga mengimbau, setiap data yang diinput dalam program PKH untuk terus diperbarui agar valid, akurat, dan riil seperti kenyataan yang ada di masyarakat.

"Hal ini merupakan langkah yang baik dalam menanggulangi atau mencegah adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.