Penduduk DIY Tak Suka Makan Banyak, Angka Kemiskinan Jadi Tinggi

Harianjogja.com, BANTUL—Persentase penduduk miskin di DIY tercatat 11,81% atau turun 0,32 poin dibandingkan dengan Maret 2018.  Angka kemiskinan di provinsi ini masih lebih tinggi ketimbang angka kemiskinan nasional karena karakter penduduk di provinsi ini yang tidak suka terlalu banyak makan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Johanes De Britto Priyono mengatakan ada anomali dalam penurunan tingkat kemiskinan di DIY. Persentase kemiskinan DIY yang angkanya 11,81%, masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional yang tercatat 9%. Namun, indeks kebahagiaan dan harapan hidup di DIY lebih baik daripada nasional.

“Penyebabnya adalah karakter orang DIY. Si miskin dikategorikan dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan dan indikator dominannya adalah makanan. Kultur makanan orang Jogja kalau makan sedikit. Meskipun ada sapi banyak, tetapi kalau makan tetap kurang dari 2.100 kilo kalori, Anda tetap dikategorikan  miskin. Sementara, aset bukan penghitungan kemiskinan tapi untuk bantuan,” kata dia di Kantor BPS DIY, Bantul, Jumat (1/2/2019).

Menurut BPS, garis kemiskinan di DIY pada September 2018 sebesar Rp414.899 per kapita per bulan. Dalam satu semester terakhir, garis kemiskinan meningkat 1,26% dari Maret 2018 yang besarnya Rp409.744 per kapita per bulan.

“Komoditi makanan masih mendominasi pembentukan garis kemiskinan dibandingkan dengan komoditi bukan makanan,” kata dia.

Pada Maret 2018, garis kemiskinan makanan tercatat sebesar Rp296.077 per kapita per bulan dan kontribusinya terhadap garis kemiskinan sebesar 71,36%. Sementara, pada saat yang sama, garis kemiskinan nonmakanan sebesar Rp118.822 per kapita per bulan dan berkontribusi sebesar 28,62% terhadap garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2018 di DIY sebanyak 450.250 orang atau 11,81% dari seluruh penduduk. Sementara, penduduk miskin pada periode Maret 2018 adalah 460.100 orang atau 12,13% dari penduduk DIY.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada periode September 2018 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan Maret 2018. Demikian juga halnya dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang mengindikasikan semakin homogennya pengeluaran penduduk miskin.

Dia mengatakan beberapa bantuan kemiskinan tidak tepat sasaran. Akibatnya, program penurunan angka kemiskinan tidak efektif.

“Ada yang seharusnya terima bantuan, tetapi  tak terima. Ada yang seharusnya tidak menerima, tetapi menerima,” ujar dia.

Bantuan yang tak tepat sasaran itu membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan semestinya. Meski banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program pengentasan kemiskinan penurunan angka kemiskinan tidak signifikan.

“Kalau yang dibantu yang mampu, bantuan tidak akan memperbaiki kehidupan warga kurang mampu,” kata Johanes.

Jika kondisi ini terus terjadi, DIY akan sulit mencapai penurunan angka kemiskinan 1% per tahun karena pada September 2018 persentase kemiskinan masih 11,81%.

“Apalagi untuk mencapai target 2022, kemiskinan menjadi 7%. Itu akan sulit,” kata dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengakui adanya ketidaktepatan penyaluraan bantuan sehingga penurunan angka kemiskinan tersendat. Menurut dia, ada dua cara untuk memperbaiki masalah ini.

“Pertama, hasil musyawarah desa atau kelurahan harus dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation [SIKS NG] Pusat Data dan Informasi [Pusdatin] Kemensos. Kedua, atas dasar data tersebut, bupati atau wali kota harus membuat kebijakan bahwa [penduduk yang masuk kategori angka kemiskinan] desil 5 ke atas tidak perlu diintervensi, sehingga tidak salah sasaran,” kata dia.

Ia mengatakan target angka kemiskinan DIY pada 2019 sebesar 10,18%, sedangkan target 2022 adalah 7%.

“Target itu harus terwujud. Kalau mau dan bisa, baik birokrasi, masyarakat, serta pihak swasta harus bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan ini. Saya yakin bisa. Oleh karena itu data by name by address harus pasti dan segera kami dapatkan, kemudian segera kami intervensi, yang benar-benar miskin desil 4 ke bawah,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.