Bank BPD DIY Kembali Gelar Malioboro Run 2026, Angkat Konsep Culture on Track
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Ilustrasi ormas./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mendata ulang organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di wilayah Bantul. Pasalnya saat ini ada banyak ormas yang menjalankan aktifitas di Bantul namun legalitasnya tidak ada.
"Kami belum tahu jumlah ormas di Bantul ada berapa. Ini sedang kami lakukan pendataan," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul, Fatoni, saat dihubungi Kamis (28/2/2019).
Berdasarkan data Kesbangpol Bantul jumlah ormas di Bantul ada sekitar 167 dengan kategori organisasi sosial, organisasi keagamaan, yayasan, dan paguyuban. Menurut Fatoni saat ini izin mendirikan sebuah ormas harus melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia belum mengetahui apakah ormas yang terdaftar saat ini masih berlaku izinnya atau tidak, "Kami harus pastikan dulu, mendata lagi. Tidak menutup kemungkinan ada yang sudah bubar tapi masih tercatat. Jadi perlu diperbaharui," ujar Fatoni.
Banyak ormas tidak berizin ini mencuat dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di ruang Bupati Bantul, Rabu (27/2/2019) lalu. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantul, Sri Ediastuti mengatakan perlunya mendata ulang ormas dan meminta ormas yang belum memiliki legalitas supaya mengurus izinnya.
"Yang tidak berizin ada beberapa. Kami imbau agar mengurus izin, supaya mempunyai badan hukum," kata Sri Ediastuti. Ia tidak menyebut ormas yang sudah beraktifitas namun belum berizin. Namun pihaknya mendapat informasi beberapa ormas ilegal sudah beraktifitas, salah satunya adalah ormas yang sempat berdemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, beberapa waktu lalu.
Menurut dia legalitas ormas diperlukan untuk agar kehadiran ormas di ruang publik tidak membuat resah masyarakat. Sri Ediastuti menambahkan dalam rakor Forkompinda juga dibahas soal adanya tenaga kerja asing (TKA) yang perlu ditertibkan, dan fokus pengamanan pemilu 2019 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Veda Ega Pratama finis di posisi ke-13 FP2 Moto3 Portugal 2026. Maximo Quiles menjadi pembalap tercepat di Sirkuit Portimao.
Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 setelah gol Ridho Syuhada pada menit ke-36.
Persik dan PSIM bermain 2-2 pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Dua gol tercipta pada masa injury time babak kedua.
Prancis asuhan Zinedine Zidane akan menghadapi Spanyol di perempat final UEFA Nations League 2026/2027. Les Bleus dibayangi tiga kekalahan beruntun.
Thailand menyiapkan taksi terbang di Phuket pada 2027. Tarif diperkirakan 2.000 baht per orang dengan perjalanan bandara hanya delapan menit.