MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Ilustrasi toleransi antar umat beragama./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menegaskan aturan yang berkedok sebagai local wisdom atau kearifan lokal harus selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mengikuti undang-undang yang berlaku.
Kearifan lokal kerap digunakan untuk membungkus peraturan di tingkat komunitas meski peraturan itu bertabrakan dengan Konstitusi. Pola semacam ini yang paling baru terungkap di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Warga dusun membuat aturan yang melarang pendatang nonmuslim bermukim di sana. Akibatnya, Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik, yang mengontrak rumah di Karet tak bisa tinggal di dusun tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat, Dalyanto, mengatakan peraturan di Dusun Karet itu merupakan bentuk kearifan lokal. “Di mana-mana kan ada kearifan lokal. Contohnya di Aceh,” kata Dalyanto saat ditemui Harian Jogja di rumahnya, Selasa (2/4/2019).
Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi mengaku sudah bertemu dengan Slamet Jumiarto. Menurut dia, aturan yang ditandatangani Kepala Dusun Karet dan Ketua Kelompok Kegiatan Masyarakat Karet tersebut tidak benar karena bertabrakan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
“Saya tegaskan, masyarakat Indonesia itu berhak untuk tinggal di mana saja. Itu intinya. Aturan itu tidak benar,” ujar dia.
Gatot mengatakan, aturan tersebut juga tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak pas diterapkan. Alasannya, sebuah kebijakan di tingkat desa harus dikeluarkan oleh pemerintah desa, bukan oleh kepala dusun. Dia mengakui aturan di tingkat dusun yang tidak selaras dengan aturan di atasnya bukan kali pertama terjadi di Bantul. Namun, kasusnya berbeda-beda. “Yang ini ada bukti aturannya. Kami sudah meminta Forkominda Bantul untuk menyelesaikan.”
Dia kembali menegaskan semua warga, apa pun keyakinan dan agamanya, tidak boleh dilarang untuk tinggal di mana saja.
“Kalau hanya untuk tinggal, tidak boleh dilarang. Tidak bisa hanya dengan alasan local wisdom, sebab itu bertentangan dengan UU dan Pancasila,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.
Megawati mencetak 13 poin saat Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP dan meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026/2027.