Duh, Minimnya Peralatan Hambat Bawaslu Bantul Tertibkan APK

Harianjogja.com, BANTUL—Jumlah personel dan peralatan yang minim jadi biang belum maksimalnya upaya penindakan pelanggaran alat peraga kampanye di Bantul.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, Harlina tak menampik proses penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar pemasangan maupun tata cara pemasangannya sejauh ini memang belum maksimal. Dia berdalih penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang dimiliki.

Setiap kali penertiban, kata dia, Bawaslu Bantul memang tak bisa menyasar semua APK terutama APK yang sulit di jangkau seperti di atas pohon, melintang kabel, dan di atas menara telekomunikasi lantaran memerlukan peralatan khusus. Sehingga jika ada APK yang tidak disita sat penertiban bukan berarti tidak adil.

"Kami tidak berat sebelah dalam proses penertiban APK. Bisa diuji integritas kami semua anggota Bawaslu. Kami hanya keterbatasan SDM dan alat," kata Harlina saat ditemui di Kantor Bawaslu Bantul, Kamis (4/4/2019).

Dia mengaku sempat meminjam truk yang dilengkapi tangga otomatis ke beberapa instansi namun saat bersamaan alat tersebut sedang digunakan. Sementara proses penertiban harus dilakukan. Selain itu petugas penertiban yang terlibat selama ini juga petugas harian lepas (PHL) sehingga proses penertiban yang membutuhkan risiko besar masih harus berikir ulang.

Karena itu, penertiban APK tidak hanya mengandalkan petugas, namun semua partai politik peserta pemilu maupun tim sukses masing-masing calon dan pasangan calon agar menertibkan sendiri-sendiri APK yang melanggar.

Pasalnya hingga dua pekan jelang pemilu, Bawaslu Bantul masih menemukan banyak APK melanggar. "Nanti saat hari tenang harus benar-benar bersih dari APK. Kami akan kerahkan semua daya upaya untuk menertibkan APK baik di tempat-tempat melanggar maupun di tempat tidak melanggar tapi terekspos publik," kata Harlina.

Anggota Bawaslu Bantul, Dhenok Panuntun mengatakan dalam penertiban AKP yang digelar Bawaslu, Kamis, ada sebanyak 632 APK berbagai jenis, seperti baliho, spanduk, rontek, banner, dan umbul-umbul ditertibkan oleh petugas. "Penertiban ini merupakan kelanjutan dari penertiban sebelumnya. Sampai saat ini [selama tahapan pemilu] kami sudah menertibkan APK sebanyak 10 kali," kata Dhenok.

Setiap kali penertiban, diakui dia rerata petugas menemukan ada 600-1000 APK yang melanggar. APK itu ditertibkan karena dipasang di tempat larangan seperti pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya seperti depan sekolah dan tempat ibadah. APK itu kemudian disita dan disimpan di gudang KPU Bantul, tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya.

Dhenok mengaku jumlah APK yang disita dalam proses penertiban itu yang ditertibkan langsung oleh petugas. Sementara di lapangan ada juga pemilik APK yang menolak ditertibkan namun sang pemilik berjanji menertibkannya sendiri. "Kami beri kesempatan dan kami cek lagi sore harinya kalau memang masih belum ditertibkan sendiri maka kami yang akan bongkar paksa," ucap Dhenok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.