Investasi Aerotropolis di Kulonprogo Terganjal Regulasi

Harianjogja.com, JOGJA- Rencana pengembangan aerotropolis yang melibatkan kalangan investor di Kulonprogo masih terkendala aturan terkait penataan kawasan. Selain itu, belum jelasnya fungsi dan skema untuk investasinya juga menjadi kendala lainnya.

Padahal, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) DIY Arif Hidayat, sudah ada ketertarikan sejumlah investor baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin masuk. Dari dalam negeri, anak perusahaan PT Pertamina, Patrajasa juga sudah siap untuk berinvestasi. Sejumlah investor dari Singapura bahkan Dubai UAE, juga tertarik untuk masuk. "Tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Terkait penataan kawasan hingga skema untuk investasinya. Sampai saat ini belum jelas," katanya, Jumat (17/5/2019).

Padahal kedua hal tersebut, lanjut Arif menjadi pertanyaan penting bagi investor. Apakah kedudukannya nanti sebagai pengelola kawasan atau sebagai investor murni. Apakah nanti investasi yang dilakukan harus dalam bentuk konsorsium atau dalam bentuk joint venture (kerjasama) dengan BUMD. "Bagaimana skemanya? Ini yang masih harus diselesaikan," katanya.

Salah satu kebutuhan yang mendesak, kata Arif adalah penataan kawasan. Mapping dan penataan kawasan aerotropolis tersebut penting agar investor bisa mengetahui posisi strategis untuk investasinya. Sebenarnya, kata Arif, Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemda DIY sudah mengatur itu. Hanya saja, katanya, Pemkab Kulonprogo masih harus mendetailkan penataan wilayahnya.

"Oleh karenanya, tata ruang ini harus segera diselesaikan, termasuk desain skema kerjasama investasi. Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo harus menyelesaikan zonasi di aerotropolis baik dari segi pertanahan, kawasan strategis, hunian, bisnis dan lainnya," kata Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.