SEPUTAR JOGJA : Label Nyaman Bisa Jadi Beban Jogja

JOGJA- Dukungan masyarakat agar pemberantasan premanisme di wilayah Jogja dilakukan, perlu disikapi dengan bijak. Bila tidak, euforia masyarakat saat ini bisa menimbulkan persoalan baru. Termasuk label Jogja Kota Nyaman yang justru membebani Jogja.

Ketua Jogja Police Watch (JPW) Asril Sutan Marajo mengatakan, pihaknya mendukung aksi masyarakat yang menolak aksi-aksi kekerasan dan premanisme di wilayah Jogja.

Namun, sambungnya, masyarakat harus paham apa definisi preman itu.

“Sampai saat ini masih belum jelas, siapa yang disebut preman itu? Siapa kelompok yang masuk dalam kelompok preman?” ujar Asril kepada Harian Jogja, Selasa (9/4).

Menurutnya, dukungan terhadap pemberantasan premanisme di Jogja timbul lantaran rasa aman dan nyaman sudah tidak dirasakan lagi oleh masyarakat.

Tetapi, bila definisi tersebut tidak jelas, sambungnya, maka hal itu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.

“Kalau seseorang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pengamen di jalanan yang merusak body kendaraan saat tidak diberi uang, apakah itu disebut preman? Ini yang harus diperjelas. Yang jelas, masyarakat saat ini merindukan rasa aman dan nyaman. Apakah itu sudah terpenuhi?,” tukasnya.

Belakangan, Jogja dipenuhi spanduk mendukung aksi pemberantasan premanisme.

Dukungan tersebut muncul setelah kasus pembantaian yang dilakukan oleh 11 personel Kopasus di Lapas Cebongan terhadap empat tahanan yang diklaim TNI sebagai preman.

Aksi terakhir dilakukan ratusan pemuda yang menggelar spanduk dan berorasi mendukung langkah Kopasus di Tugu Pal Putih, Minggu (7/4) sore.

Bahkan, di Titik Nol Kilometer saat ini banyak terpampang spanduk dukungan yang sama.

"Premanisme bukan sifat asli warga Jogja, Pergi atau Kami Usir; Terima Kasih Kopasus, Jogja Aman Preman Minggat"; "Basmi Preman Termasuk Yang Berkedok Agama"; "I Love Polri-I Love TNI" dan sebagainya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.