Dinas Kelautan Usulkan Nelayan Bantul Dapat Bantuan dari Pusat

http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/05/dinas-kelautan-usulkan-nelayan-bantul-dapat-bantuan-dari-pusat-422831/nelayan-ilustrasi-kapal-sadeng-gunungkidul-antara-2" rel="attachment wp-att-422833">http://images.harianjogja.com/2013/07/NELAYAN-ilustrasi-KAPAL-SADENG-GUNUNGKIDUL-ANTARA.jpg" alt="" />Harianjogja.com, BANTUL-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul, mengusulkan nelayan dan kelompok pembudidaya perikanan di daerah ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat pascakenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kenaikan harga BBM tentu berpengaruh terhadap nelayan, makanya kami hanya mengusulkan ke pusat, karena memang katanya ada rencana nelayan dapat subsidi," kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul, Imam Subadiarsa di Bantul, Jumat (5/7/2013).

Menurut dia, meski tidak begitu signifikan, namun pihaknya membenarkan ada keluhan dari beberapa nelayan dan kelompok pembudidaya perikanan karena operasionalnya menggunakan BBM bersubsidi jenis solar sehingga beban juga bertambah.

Bahkan, kata dia, ada beberapa nelayan yang sempat tidak beraktivitas karena hasilnya tidak menutup biaya operasional, begitu pembudidaya yang menggunakan tambak sempat terkendala operasionalnya.

"Kalau bantuan dari APBD jelas tidak ada karena terbatas, karena itu bantuan untuk Bantul termasuk di tiap kabupaten lain di DIY dari pemprov yang biasanya mengajukan ke pusat, kami juga akan melakukan koordinasi dengan provinsi," katanya.

Meski demikan, kata dia, diharapkan bantuan untuk nelayan dan pembudidaya bisa terealisasikan mengingat pada kenaikan harga BBM tahun sebelumnya mereka mendapat bantuan untuk mendorong aktifitas perekonomian mereka.

"Bantuan tidak harus berupa modal, namun bisa juga berujud subsidi atau misalnya nelayan mendapatkan harga khusus dalam pembelian BBM. Jadi bantuan memang ditujukan sesuai peruntukkannya," katanya.

Menurut dia, jumlah nelayan di Bantul yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) ada sekitar 600-an, sementara jumlah kelompok pembudidaya perikanan atau disebut pokdakan sebanyak 740 kelompok dengan berbagai unit usaha budi daya ikan.

"Kami di daerah juga diminta menyerahkan data nelayan dan pokdakan ke provinsi, agar jika nanti ada bantuan dari pusat langsung bisa diusulkan. Kalau tidak tahun ini mungkin tahun berikutnya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News