Advertisement
PEMILU 2014 : Panwaslu Akui Tak Miliki Kewenangan Eksekusi Pelanggaran
Advertisement
[caption id="attachment_450065" align="alignleft" width="447"]http://images.solopos.com/2013/09/penertiban-atribut-partaiantara.jpeg">http://images.solopos.com/2013/09/penertiban-atribut-partaiantara.jpeg" width="447" height="300" /> Ilustrasi penertiban atribut kampanye (JIBI/Harian Jogja/Antara)[/caption]
Harianjogja.com, JOGJA-Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jogja mengakui tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran alat peraga dan atribut kampanye milik partai politik maupun calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014.
Advertisement
"Dalam Peraturan Wali Kota yang baru menyebutkan jika eksekusi dugaan pelanggaran berada pada kewenangan aparat dinas ketertiban kota, dan Panwaslu hanya sebatas merekomenasikan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno, Minggu (22/9/2013).
Menurut dia, mekanisme eksekusi dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga atau atribut kampanye peserta Pemilu 2014 yaitu setelah ada laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran maka panwaslu segera melayangkan surat pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja.
Kemudian KPU menyurati parpol untuk memberitahukan ada dugaan pelanggaran pemasangan atribut dan alat peraga kampanye dan selanjutkan KPU setempat menyurati Panwaslu jika sudah mengirim surat ke parpol.
"Jika tidak ada tanggapan dari parpol maka Panwaslu Kota Jogja segera mengirim surat rekommendasi dugaan pelanggaran kepada Dinas Ketertiban Kota Jogja dan mminta segera mengeksekusinya," katanya.
Ia melanjutkan, sebelumnya Dinas Ketertiban Kota Jogja mengirim surat pemberitahuan yang ditujukan kepada partai politik jika akan melakukan eksekusi dugaan pelanggaran pemasangan atribut/alat peraga kampanye.
"Jadi kami tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi berupa eksekusi di lapangan terhadap alat peraga kampanye berupa spanduk maupun baliho yang dipasang para calon anggota legislatif atau parpol peserta Pemilu 2004 yang diduga melanggar peraturan wali kota ,"kata Agus Triyatno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bencana Kekeringan Melanda Bantul, Sumber Air Mengering, Warga Trimurti Andalkan Bantuan Droping Air Setiap Hari
Cek Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini Cerah, Minggu 6 Juli 2025
Jadwal Kereta Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025
Advertisement
Jadwal dan Tarif DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo dan Kebumen
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Minggu 6 Juli 2025
Kasus Tambang Ilegal, Kapolda DIY Digugat Praperadilan oleh LSM Sapu Jagad Gunung
Advertisement
Naik Signifikan, Leptospirosis di Bantul Capai 160 Kasus Per Juli 2025
Mas-mas Pelayaran Terduga Pelaku Penganiayaan Rekan Driver Ojol Sudah Diperiksa Polisi, Ini Hasilnya
Kasus Mas-mas Pelayaran Godean Sleman: Massa Geram dan Merusak Mobil Polisi, Penyidik Kantongi Sejumlah Nama
KPU Bantul Jamin Akurasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih
Mas-mas Pelayaran Sempat Sembunyi di Mapolsek Godean Saat Digeruduk Driver Ojol
Advertisement
Tagihan Listrik Penerangan Kampung Membengkak hingga Ratusan Juta, Dishub Bantul Lakukan Penertiban
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 5 Juli 2025: Job Fair di Jogja, Program 3 Juta Rumah, Kampung Nelayan Merah Putih di DIY
- Jadwal Angkutan KSPN Sinar Jaya dari Malioboro ke Pantai parangtritis Bantul dan Pantai Baron di Gunungkidul
- Pengurus di 75 Koperasi Merah Putih Wilayah Bantul Mengikuti Pelatihan
- Jadwal Penerbangan Rute Jogja ke Karimunjawa, Harga Tiket Rp1 Jutaan
- SPMB 2025, Sejumlah SMP Negeri di Bantul Kekurangan Siswa
Advertisement
Advertisement
