Advertisement
PENATAAN MALIOBORO : Berhati-Hati, Pemkot Jogja Meminimalisasi Konflik

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus membuka ruang komunikasi dengan komunitas di kawasan Jalan Malioboro khususnya di sisi utara terkait dengan realisasi konsep penataan pedestrian di kawasan tersebut. Langkah ini dinilai mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan sosial jika konsep itu direalisasikan.
“Untuk target sosialisasi tahun ini selesai. Kami harapkan kejadian seperti yang dialami warga Suryatmajan tidak terjadi. Kami lebih memilih berhati-hati,” kata Kepala UPT Malioboro Syarief Teguh kepada Harian Jogja, Selasa (25/2/2014).
Advertisement
Menurut Syarief, Pemkot hanya berugas untuk melakukan sosialisasi kepada komunitas di kawasan tersebut. Sedangkan untuk pembangunan pedestrian menjadi kewenangan sepenuhnya Pemda DIY.
“Soal penataan fisik akan ditangani Pemda DIY. Kami akan maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan sosialiasi,” jelasnya.
Dia menambahkan, selain kawasan sisi utara Jalan Maliboro, saat ini penataan di sisi selatan yang mencakup depan Gedung Agung dan Alun-Alun Utara tinggal menunggu proses rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini dibutuhkan agar nantinya tidak timbul permasalahan saat penataan di kawasan itu direalisasikan.
“Tinggal rekayasa lalu lintas. Setelah itu pihak Pemda DIY akan melakukan penataan fisiknya. Tahun ini kami selesai,” imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Gunung Dukono Erupsi Lagi, Tinggi Kolom Letusan Tercatat 1,1 Km
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
- DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
- Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
- Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
- Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Advertisement