PEMILU 2014 : Jumlah Anggota Dewan Perempuan Turun 50%

Selasa, 13 Mei 2014 - 02:34 WIB

Mediani Dyah Natalia

PEMILU 2014 : Jumlah Anggota Dewan Perempuan Turun 50%

Harian Jogja/Gigih M. HanafiSejumlah calon legislatif perempuan dari berbagai partai politik peserta pemilu melakukan komitmen bersama untuk menciptakan sistem politik yang bersih,efektif dan aspiratif di kompleks DPRD DIY, Jl. Malioboro, Jogja, Rabu (7 - 1).

Harianjogja.com, JOGJA-Komposisi anggota legislator perempuan di DPRD DIY periode 2014-2019 turun drastis hingga 50% dari periode sebelumnya yang mencapai 12 kursi.

“Indikasinya karena money politics kuat saat Pemilu Legislatif 9 April,” kata Isti'anah Zainal Asiqin, Anggota DPRD DIY kepada Harianjogja.com, Sabtu (10/5/2014).

Menurut politisi PAN itu, ketika modus politik uang banyak dilakukan calon legislator, caleg perempuan berada di posisi yang lemah. Sebab, perempuan pada umumnya jauh dari akses keuangan ketimbang laki-laki.

Ia mencatat, enam caleg perempuan yang berhasil melenggang ke “Malioboro” adalah, dari Golkar dan Demokrat masing-masing dua orang, PDI Perjuangan satu orang, dan PAN satu orang. Mereka di antaranya adalah Tustiyani (Ketua DPRD Bantul dari PDIP), Rany Widayati (incumbent dari Partai Golkar) dan Erlia Listi (incumbent Demokrat).

Hal senada diungkapkan Rany. Ia melihat sedikitnya caleg perempuan yang berhasil karena politik uang masih membudaya di masyarakat. Ketakutan turunnya popularitas anggota Dewan incumbent termasuk dirinya atas tudingan korupsi dan hibah/bantuan sosial oleh Lembaga Pembela Hukum sebelum Pileg, menurut dia, menjadi tak berdampak.

Caleg dari daerah pemilihan Gunungkidul itu mencontohkan, selama menjadi anggota Dewan selalu berusaha melanjutkan aspirasi warga seperti pembuatan talut atau pengaspalan jalan. Tapi ketika 'ditumpuki' uang sebesar Rp30.000, pilihan masyarakat beralih.

Kebanyakan anggota DPRD DIY perempuan pada periode sekarang ini duduk di Komisi D yang mengurusi soal kesejahteraan sosial. Menurut Rany, kurangnya komposisi perempuan dapat berdampak kurangnya penguatan pada program-program kesejahteraan baik pada perempuan atau keluarga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News