Advertisement
PENATAAN MALIOBORO : Sistem KPS Biasanya Bermasalah

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Belajar dari pengalaman sebelumnya, implementasi kemitraan pemerintah swasta (KPS) umumnya bermasalah. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Didik Purwadi menilai terbatasnya akses pemerintah dalam melakukan pengawasan dan masyarakat banyak dirugikan karena kurang terlibat jadi faktor penyebab.
Dulu, kata dia, Pemda DIY terpikirkan menata Malioboro dengan model KPS lantaran ketiadaan anggaran untuk mengimplementasikan studi penataan Malioboro.
Advertisement
“Namun sekarang ada beberapa peluang dengan mengandalkan dana keistimewaan untuk melakukan proyek berbasis keistimewaan,” katanya.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto, Pemda pada dasarnya belum memiliki payung hukum untuk melakukan penataan di Malioboro dengan menggunakan dana keistimewaan, karena belum memiliki peraturan daerah istimewa (perdais) turunan sebagai pengganti peraturan pemerintah yang lebih detail mengatur soal tata ruang dan budaya.
Ia mengatakan, sayembara penataan Malioboro yang digelar Dinas Pekerjaan Umum DIY sebenarnya dibuat juga lantaran untuk memberi waktu pembahasan perdais turunan. Harapannya ketika sayembara selesai, perdais juga sudah disahkan. Namun nyatanya, sampai hasil sayembara itu dilanjutkan dengan detail engineering design, perdais turunan juga belum dibahas sedikitpun.
“Kalau peraturan hukum belum jadi, pengaturan rawan diprotes masyarakat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Petugas BPBD Bantul Evakuasi Pekerja yang Tersengat Listrik di Banguntapan
- Belasan Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sleman Gugur Tanpa Lalui Seleksi Kompetensi
- Pria Paruh Baya Tersengat Listrik Saat Tengah Bekerja di Banguntapan Bantul
- Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Segmen B Segera Dimulai, Pagu Rp73 Miliar
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
Advertisement