Advertisement
PENATAAN MALIOBORO : Sistem KPS Biasanya Bermasalah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Belajar dari pengalaman sebelumnya, implementasi kemitraan pemerintah swasta (KPS) umumnya bermasalah. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Didik Purwadi menilai terbatasnya akses pemerintah dalam melakukan pengawasan dan masyarakat banyak dirugikan karena kurang terlibat jadi faktor penyebab.
Dulu, kata dia, Pemda DIY terpikirkan menata Malioboro dengan model KPS lantaran ketiadaan anggaran untuk mengimplementasikan studi penataan Malioboro.
Advertisement
“Namun sekarang ada beberapa peluang dengan mengandalkan dana keistimewaan untuk melakukan proyek berbasis keistimewaan,” katanya.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto, Pemda pada dasarnya belum memiliki payung hukum untuk melakukan penataan di Malioboro dengan menggunakan dana keistimewaan, karena belum memiliki peraturan daerah istimewa (perdais) turunan sebagai pengganti peraturan pemerintah yang lebih detail mengatur soal tata ruang dan budaya.
Ia mengatakan, sayembara penataan Malioboro yang digelar Dinas Pekerjaan Umum DIY sebenarnya dibuat juga lantaran untuk memberi waktu pembahasan perdais turunan. Harapannya ketika sayembara selesai, perdais juga sudah disahkan. Namun nyatanya, sampai hasil sayembara itu dilanjutkan dengan detail engineering design, perdais turunan juga belum dibahas sedikitpun.
“Kalau peraturan hukum belum jadi, pengaturan rawan diprotes masyarakat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Cuaca Ekstrem Hambat Pencarian Korban Longsor di Cisarua Bandung Barat
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Persipura Antisipasi Kekuatan Baru PSS Sleman di Pekan ke-17
- KPK Tekankan Bahaya Gratifikasi kepada Pejabat Sleman
- Petani Bambanglipuro Bantul Gropyokan Tikus Biang Kerok Gagal Panen
- Satpol PP Jogja Perketat Patroli Penginapan Diduga Tak Berizin
- RSUD Sleman Tegaskan Ambulans Relawan Tak Dikenai Tarif Parkir
Advertisement
Advertisement



