Advertisement
KASUS HIBAH PERSIBA : Kejati Bisa Lakukan PKN Sendiri
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY bisa melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) sendiri dalam perkara dugaan korupsi hibah KONI Persiba Bantul jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lamban.
Direktur Penelitian Pukat UGM Hifzil Alim mengungkapkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi PKN dilakukan oleh BPKP selaku auditor Negara untuk menguatkan fakta persidangan. Namun tidak menutup kemungkinan kejaksaan bisa melakukan pembuktian PKN diluar BPKP atau bisa kerjasama dengan instansi swasta.
Advertisement
Menurut Hifzil, kejaksaan merupakan penegak hukum bisa melakukan PKN berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 31/PUU-X/2012. dalam peraturan tersebut, kata Hifzil disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dalam pembuktian suatu tindak pidana korupsi namun dapat berkoordinasi dengan instansi lain, atau dengan instansi pemerintah lainnya yang dapat menunjukan kebenaran materil dalam PKN.
“KPK adalah representasi penegak hukum. Di tingakt daerah tentunya kejaksaan,” kata Hifzil, Jumat (18/7/2014)
Hifzil menilai proses PKN yang dilakukan BPKP lambat sehingga bisa menghambat proses penyelesaian kasus yang menyeret Mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan mantan Kepala Kantor Pemdua dan Olahraga Edy Bowo Nurcahyo tersebut.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Purwanta Sudarmadji mengatakan penyidik Kejati bisa saja menggunakan instansi lain diluar BPKP dalam melakukan audit kerugian negara namun dia menghawatirkan kurang kuat ketika di pengadilan. Sebab penghitungan PKN harus dilakukan lembaga yang sah. Purwanta menilai proses PKN kasus hibah KONI Persiba cukup rumit maka proses PKN harus melibatkan BPKP sebagai saksi ahli untuk memperkuat pembuktian kerugian Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Di Mal Pelayanan Publik Kota Jogja Ada Loket Konsultasi untuk Konsultasi Izin APK Pemilu 2024
Dijanjikan Kemudahan Akses Jalan, Pengusaha Resto Tertipu Petugas Palsu Kemen-PUPR
29 Fasilitas Kesehatan Terbaik di Sleman Diganjar Penghargaan
Alumni UWM Diharapkan Jadi Agent of Promotion, Katalisator dan Kontributor
Advertisement
Pasar Murah di Alkid, Cabai Rp5 Ribu per Ons Habis Diserbu Warga
Puluhan Guguran Lava Masih Terjadi di Gunung Merapi, Mengarah ke 2 Sungai Ini
Kabar Gembira! Honor KPPS di Kulonprogo Naik Dua Kali Lipat
Uji Kelayakan Bus, Garasi PO di Sleman Didatangi Petugas, Begini Hasilnya
6 Pembuang Sampah Liar Tertangkap Tangan, Satpol PP Bantul: Kebanyakan Warga Jogja
Advertisement
Dishub Jogja Petakan Titik Parkir Liar Jelang Libur Akhir Tahun, Ini Salah Satunya
Pemilu 2024, Ini Skenario KPU Sleman untuk Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana
Desentralisasi Pengelolaan Sampah, ORI DIY: Penutupan TPA Piyungan Tidak Sesuai Perda
Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2024, Belanja Negara di DIY 2024 Naik 12,08 Persen
Sebaran Belum Merata, Kualitas dan Kuantitas Homestay di Bantul Perlu Ditingkatkan
Advertisement
Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo
Berita Pilihan
Advertisement
2 Jam Diperiksa Dewas KPK, Firli Pilih Bungkam di Depan Wartawan
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Sempat Dianggap Hama, Bunga Amarilis Patuk Kini Jadi Primadona Wisatawan
- Tanggapi Video Ade Armando, DPRD DIY : Rendahkan dan Lukai Rakyat Jogja
- 17 Perusahaan di Kota Jogja Komitmen Penuhi Hak Anak
- Jadwal KRL Jogja Solo, 5 Desember 2023 dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Lokasi Keberangkatan dan Harga Tiket Bus Damri Bandara YIA Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
