Pemadaman Listrik Berulang OPD Gunungkidul Diminta Siapkan Genset
Pemkab Gunungkidul minta OPD cek genset menyusul seringnya pemadaman listrik yang ganggu layanan publik.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul memastikan status darurat kekeringan berakhir Minggu (16/11/2014) sebab hujan sudah turun dan pasokan air diharapkan normal lagi.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Budhi Harjo mengatakan, darurat kekeringan berlaku selama dua bulan, yakni mulai 16 September hingga 16 November, kemarin.
Namun, dikarenakan sudah memasuki musim penghujan maka status darurat kekeringan dipastikan tak akan ditambah lagi.
“Mudah-mudahan hujan yang mulai turun bisa mengatasi masalah krisis air di sejumlah wilayah. Jadi, pasokan air perlahan-lahan juga akan dikurangi,” kata Budhi, Sabtu (15/11/2014).
Menurut dia, berakhirnya status tersebut, pihaknya akan melaporkan seluruh kegiatan ke Bupati. “Yang dilaporkan terutama berkaitan dengan masalah penyaluran air bersih. Kami berharap, sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan, status darurat akan diturunkan,” ungkap dia.
Sebelumnya, Sekretaris BPBD Gunungkidul Ruti Sulasmi mengatakan, peningkatan status tersebut tidak lepas dari makin meluasnya wilayah kekeringan.
Sebab, hampir semua wilayah di Gunungkidul mengalami kekeringan.
Sedangkan penyaluran air bersih yang dilakukan selama ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul minta OPD cek genset menyusul seringnya pemadaman listrik yang ganggu layanan publik.
Jokowi menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa kewenangan kejaksaan. Keduanya tidak ditahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Puluhan siswa SMP di Yogyakarta mendapat kesempatan belajar teknologi secara langsung bersama mahasiswa dari Indonesia dan Hong Kong
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul memprediksi tingkat hunian kamar hotel atau okupansi selama musim libur sekolah 2026 hanya menc
BPS DIY menyebut Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar pemetaan ekonomi daerah. Data dijamin rahasia dan digunakan untuk perencanaan.
Pertama di Indonesia, Perlindungan Menyeluruh Hingga 3 Tahun terhadap Risiko Kerusakan dan Kehilangan