PROYEK PERPUSTAKAAN : Alokasi Anggaran Pembangunan Perpusda Direvisi

Ujang Hasanudin

Rabu, 28 Januari 2015 - 18:40 WIB

Mediani Dyah Natalia

PROYEK PERPUSTAKAAN : Alokasi Anggaran Pembangunan Perpusda Direvisi

JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra KumalaAnak-anak memilih buku di Perpustakaan Kampung di Mutihan, Sondakan, Laweyan, Solo, Senin (3 - 3). Perputakaan yang bertujuan mencerdaskan masyarakat sekitar dan menumbuhkan budaya gemar membaca tersebut buka setiap hari Senin/Sabtu mulai pukul 14.00/16.30 wib.

Proyek perpustakaan, anggaran akan direvisi, Februari proses lelang dilakukan.

Harianjogja.com, JOGJA-Anggaran penyelesaian pembangunan perpustakaan daerah DIY senilai Rp23 miliar akan direvisi menyusul masih ditemukannya kerusakan setelah serah terima gedung dari PT.Ampuh Sejahtera.

Anggaran Rp23 miliar itu sejatinya untuk pembiayaan interior sebesar Rp17,5 miliar dan landscape atau taman sebesar Rp4,5 miliar. Pos anggaran itu sebagian akan dialihkan untuk penyelesaian bangunan fisik yang belum sempurna.

"Tidak ada penambahan anggaran. Melainkan mengalihkan saja," kata Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Budi Wibowo saat rapat dengan Komisi A DPRD DIY, Senin (26/1/2015)

Temuan gedung yang belum selesai itu sebelumnya diketahui saat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, beberapa waktu lalu. Sultan menemukan atap gedung yang masih kemasukan air, serta pemasangan tangga yang tidak sesuai. (Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2015/01/21/proyek-perpustakaan-sidak-sultan-temukan-atap-masih-bocor-570036">PROYEK PERPUSTAKAAN : Sidak, Sultan Temukan Atap Masih Bocor)

Menurut Budi, lelang pengerjaan interior gedung perpustakaan yang diklaim termegah se-Asia Tenggara itu akan dimulai pada Februari mendatang, kemudian Maret langsung dikerjakan, sehingga November gedung bisa digunakan, dan Desember diresmikan.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, terkait revisi pengalokasian anggaran, pihaknya menyarankan agar ada kajian hukum karena revisi itu belum dibahas dengan beberapa instansi terkait.

"Kemudian revisi pengalokasian anggaran dilaksanakan dan tetap pertimbangkan ketepatn waktu dan sasaran," kata Eko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News