KABINET JOKOWI : Mendagri Sebut Pembangunan Daerah Belum Sinkron Dengan Nawacita

Kabinet Jokowi, Mendagri menyebut pembangunan daerah belum sinkron dengan Nawacita.

Harianjogja.com, JOGJA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah menyesuaikan program pembangunan daerah dengan program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Tjahjo saat ini perencanaan pembangunan di daerah belum singkron dengan nawacita.

"Perencanaan pembangunan jangka menengah belum karep dengan nawacita Jokowi," kata Mendagri saat memberikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renana Kerja Pemerintah Daerah (RPMD) DIY di Hotel Inna Garuda, Jogja, Senin (2/3/2015)

Ada sembilan poin program andalan pemerintah pusat yang tertuang dalam Nawacita untuk mempercepat proses pembangunan. Di antaranya melakukan revormasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah agar program pembangunan di daerah terkoneksi dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. DIY terkoneksi dengan Pemerintahan Jawa Tengah.

"Kulonprogo juga terkoneksi dengan daerah tetangga," ucapnya

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, RKPD DIY konsisten mengacu pada sembilan program prioritas nawacita pemerintah pusat. Sultan mengungkapkan, RKPD DIY kali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahapan Musrenbang tahun ini didahului dengan forum tematik yang melibatkan lintas sektoral untuk memperlebar masukan masyarakat dalam menyusun pembangunan yang selama ini masih parsial seperti
kemiskinan dan pengangguran.

"Kita tambahkan forum tematik untuk tanggalkan ego sektoral dalam menyusun pembangunan," kata Sultan.

Sultan berharap ada perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif di jogja yang rentan dalam menghadapi persaingan. Untuk mengantisipasinya butuh kepekaan tinggi dalam masalah pembangunan dan komitmen tinggi dengan penanganan yang komprehensip.

Musrenbang RKPD DIY ini diikuti. 200 peserta SKPD Pemda DIY dan kabupaten dan kota di DIY, pemerintah daerah perbatasan DIY, legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain Mendagri, hadir juga perwakilan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News