SEKOLAH JOGJA : Sudahkan Sekolah Terapkan Pendidikan Multikultural?

GKR Hemas (dua dari kanan) tengah berdialog dengan peserta Workshop Kebebasan dan Berkeyakinan dilaksanakan di Padepokan Omah Petruk, Pakem, Sleman, Sabtu (28/3/2015). (JIBI/Harian Jogja - Endro Guntoro)
29 Maret 2015 07:20 WIB Jogja Share :

Sekolah Jogja dinilai GKR Hemas kurang menanamkan pendidikan multikultural.

Harianjogja.com, JOGJA - Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menilai sistem pendidikan di kota pelajar Yogyakarta harus mendapat perhatian khs. Pendidikan berkarakter nilai keberagaman dan penanaman budi pekerti menjadi multikultur yang harus tumbuh di sekolah-sekolah negeri.

"Sekolah negeri tidak boleh dipaksa-paksa dengan pola yang tidak menanamkan multikultur," katanya kepada Harianjogja.com usai menghadiri workshop Konsolidasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Omah Petruk, Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Sabtu (28/3/2015).

Hemas melihat pemaksaan kontraproduktif terhadap multikultur di semua lingkungan sekolah negeri di DIY sudah menggejala. Harus ada sikap serius Dinas Pendidikan menyikapi persoalan ini.

"Kalau mau paksa sekolah-sekolah ya silahkan ke sekolah berbasis agama. Sekolah negeri tidak boleh," imbuhnya.

Hemas juga menyesalkan Dinas Pendidikan sendiri kurang memahami betapa pentingnya keberagaman harus ditanamkan di lingkungkan sekolah negeri. Setidaknya harus ada pola kurikulum pendidikan yang bisa menyentuh nilai-nilai lokal kedaerahan sehingga multikultur didalamnya toleransi bisa melekat pada sektor pendidikan di kota gudeg.

Istri Gubernur DIY merasakan, pendidikan anak usia dini (paud) saja sekarang sudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu. Guru paud yang mustinya dari daerah setempat, tapi justru diajar dari daerah luar.

Melihat kondisi tersebut, Hemas memandang perlunya Dinas Pendidikan di DIY untuk segera mendapat evaluasi. Meskipun satu sisi Hemas mengaku tidak mudah mendapat pejabat yang kemampuan dan persepsinya memadai soal keberagaman untuk mengisi Dinas Pendidikan DIY.

"Ada yang sudah memenuhui syarat eselon dan golongannya, tapi nggak paham dan nggak mampu. Itu yang dikeluhkan Pak Gubernur. Tapi tetap harus tetap dievaluasi," tambahnya.

Hemas berjanji akan menyampaikan langsung kepada Gubernur DIY agar kota pendidikan yang sudah terasa menyimpang dari nilai-nilai keberagaman dan toleransi di sekolah negeri agar lebih fokus untuk diseriusi. Ia akan mendesak agar menemukan Dinas Pendidikan yang benar-benar tahu memahami kondisi DIY dalam kontek multikultur dan mengembalikan nilai-nilai kebangsaan baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Workshop konsolidasi kebebasan beragama dan berkeyakinan DIY di padepokan dikelola Romo Sindhuarta SJ diikuti sejumlah aktivis lintas agama dan kepercayaan, korban tindak kekerasan beragama dan berkeyakinan di DIY, ormas, jaringan Gusdurian, dan pegiat pendidikan se-DIY. Tampil sebagai pemateri workshop Direktur LBH Jogja Nurseha, Sobat KBB Nasional Syamsul Alam Agus, Nia Syafifudin Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).