PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK : Jangan Kirim Data Penting Lewat Email Publik

12 Mei 2015 14:20 WIB Rima Sekarani Kulonprogo Share :

Pengelolaan informasi publik masih harus dibenahi, salah satunya dengan tidak mengirim informasi penting menggunakan email publik

Harianjogja.com, KULONPROGO-Asisten Sekretaris Daerah Kulonprogo Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Triyono mengungkapkan, masih banyak aparatur pemerintah yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara tepat, khususnya dalam pengelolaan informasi publik. Hal itu dinilai membutuhkan perhatian khusus.

“Misalnya saja dalam mengirim dan menerima data-data penting pemerintahan. Risiko kebocorannya cukup besar jika menggunakan email publik,” kata Triyono dalam sosialisasi pengamanan informasi bagi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo di Gedung Kaca, Wates, Senin (11/5/2015).

Sosialisasi yang menggandeng Lembaga Sandi Negara tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. “Bagaimanapun kita berusaha memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara akurat, cepat, tepat waktu, dan murah,” papar Triyono.

Triyono berharap, seluruh peserta bisa memahami dan menerapkan sistem pelayanan serta pengamanan informasi sesuai peraturan undang-undang. “Itu semua demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Kulonprogo, L Bowo Pristiyanto mengaku prihatin dengan pengelolaan informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kulonprogo. Meski beberapa regulasi pengamanan informasi sudah disusun, masih banyak persandian yang harus dibenahi.

“Saat ini masih banyak aparatur daerah yang memakai email publik untuk mengirim informasi penting dan rahasia. Padahal, itu rawan bocor,” ungkapnya.

Bowo pun berharap, sosialisasi hari itu mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengamanan data dan pengelolaan informasi. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas dan aman juga diharapkan meningkat.

“Semoga ini juga bisa membangun jaringan komunikasi sandi yang terintegrasi dengan PPID di seluruh SKPD,” katanya menambahkan.