Advertisement
MORATORIUM HOTEL : Ganti Bupati Jangan Ganti Kebijakan

Advertisement
Moratorium hotel diharapkan dapat berjalan konsisten
Harianjogja.com, SLEMAN- Sejumlah organisasi non pemerintahan menuntut konsistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, terkait moratorium hotel dan apartemen. Jangan sampai kebijakan tersebut dicabut setelah pergantian bupati.
Advertisement
Seperti diketahui, Pemkab Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) No.63/2015 tentang moratorium hotel, apartemen dan kondotel yang diberlakukan mulai 23 November 2015 hingga akhir tahun 2021. Dalam Perbub tersebut, Pemkab tidak lagi menerima pengajuan dan mengeluarkan perizinan pembangunan apartemen, hotel, maupun kondotel.
Perbub tersebut ditandatangani oleh Pejabat Bupati Sleman Gatot Saptadi sebagai pelaksana tugas menggantikan bupati sebelumnya yang mengikuti Pilkada. Dalam waktu dekat, bupati terpilih Sri Purnomo akan dilantik. Gatot akan mengembalikan jabatan tersebut kepada bupati terpilih.
"Kalau Perbub tersebut diubah atau dicabut karena pejabat baru, ya percuma saja dibuat,” kata Kepala Departemen Advokasi LBH Jogja Rizky Fatahillah yang hadir dalam dialog di ruang Rapat Pemkab, Kamis (4/2/2016).
Pihaknya mempertanyakan komitmen Pemkab dalam menerapkan kebijakan tersebut. Alasannya, dasar hukum moratorium hotel hanya berbentuk Perbup dan itu merupakan kewenangan dari bupati yang menjabat. Konsistensi kebijakan itulah yang dituntut masyarakat.
“Bagaimana jika pejabat yang baru berbeda pendapat? Apakah kebijakan ini tetap dilakukan? Pertanyaan inilah yang seringkali muncul,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
- DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan APBD 2025, Pendapatan dan Belanja Turun
Advertisement
Advertisement