Pemkab Sleman Pastikan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Aman
Pemkab Sleman memastikan anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski transfer ke daerah turun. Program bantuan masyarakat tetap berjalan.
Foto ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana pemindahan layanan BPJS Kesehatan Sleman ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman mulai disiapkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memudahkan akses masyarakat. Integrasi layanan dalam satu lokasi diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan administrasi peserta.
Konsep pelayanan terpadu di MPP Sleman memungkinkan masyarakat tidak perlu lagi mendatangi beberapa kantor berbeda untuk mengurus kebutuhan administrasi karena berbagai layanan publik telah terintegrasi dalam satu tempat. Layanan tersebut mencakup instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga sektor swasta.
“Di MPP, semua layanan terpusat. Waktu dan biaya menjadi bisa lebih ditekan. Tidak perlu repot ke sana-ke mari,” kata Triana dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).
Hingga saat ini, terdapat sekitar 39 instansi yang telah membuka layanan di MPP Sleman, di antaranya Imigrasi, Bea Cukai, dan Ombudsman Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman juga terus mendorong penambahan jenis layanan dari berbagai instansi agar manfaat MPP semakin luas dirasakan masyarakat.
Keberadaan MPP Sleman dinilai memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam memperoleh layanan publik. Hal tersebut terlihat dari tren kunjungan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Data menunjukkan sejak awal 2025 hingga Juli 2025 tercatat 54.837 kunjungan masyarakat ke MPP Sleman. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan total kunjungan sepanjang 2024 yang hanya mencapai 21.253 pengunjung.
Triana menegaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman yang mengemban tugas sebagai koordinator perizinan akan terus melakukan monitoring, evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan. Langkah tersebut dilakukan agar MPP Sleman mampu memberikan pelayanan yang profesional, tertib, dan ramah masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Irfan Qadarusman, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum memindahkan seluruh layanan front office ke MPP Sleman. Rencana pemindahan masih berupa wacana dan belum ada kepastian waktu pelaksanaannya.
“Memang ada wacana pemindahan layanan ke MPP ke depannya, tetapi kami tetap melihat kebutuhan dari masyarakat. Sebenarnya kami juga sudah ada loket di sana sesuai perjanjian kerja sama,” kata Irfan.
Ke depan, koordinasi antara BPJS Kesehatan Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan apabila pemindahan seluruh front office benar-benar direalisasikan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan administrasi secara lebih mudah melalui MPP Sleman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman memastikan anggaran penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski transfer ke daerah turun. Program bantuan masyarakat tetap berjalan.
BGN meminta makanan MBG yang tidak layak tidak dikonsumsi dan segera dikembalikan ke SPPG untuk diperiksa dan diinvestigasi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 13 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Jogja. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.
Sebanyak 212 orang berhasil dievakuasi dari kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok. SAR melanjutkan pencarian pada Kamis.
Heatstroke dapat mengancam nyawa saat cuaca panas. Kenali gejala, pertolongan pertama, dan kelompok yang lebih rentan mengalaminya.