Advertisement
DPRD BANTUL : Dikritik Pengawasan Tak Maksimal, Ini Kata Dewan
Advertisement
DPRD Bantul mengawasi pembangunan
Harianjogja.com, BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, memaksimalkan pengawasan proyek infrastruktur di sejumlah satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015.
Advertisement
"Kami sudah melakukan pengawasan proyek infrastruktur dengan maksimal, bahkan telah memaksimalkan delapan kali kesempatan inspeksi mendadak yang dijadwalkan," kata Ketua Komisi C DPRD Bantul, Wildan Nafis di Bantul, seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/2/2015).
Menurut dia, pernyataan tersebut menanggapi pendapat sebuah elemen pegiat antikorupsi yang menilai pengawasan seluruh proyek infrastruktur kurang maksimal, menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah proyek.
Bahkan untuk memaksimalkan pengawasan proyek infrastruktur di SKPD lingkungan pemerintah setempat, Wildan mengatakan, jadwal inspeksi mendadak (sidak) komisi perlu diperbanyak pada tahun anggaran 2016.
"Sayangnya pada 2016 hanya dua kali, padahal kami sudah meminta diperbanyak, tetapi tidak disetujui," kata wakil rakyat Bantul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pihaknya mengakui temuan BPK tersebut menunjukkan ada beberapa proyek infrastruktur yang tidak sesuai. Meskipun demikian, tidak sedikit proyek infrastruktur yang justru melebihi dari spesifikasi yang ditetapkan.
"BPK hanya mencatat kekurangannya, kelebihannya tidak. Namun itu secara administratif sudah diselesaikan," katanya yang mengakui temuan BPK sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian dari rekanan sebesar Rp2,7 miliar.
Sementara itu, Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu mengatakan fungsi lembaga legislatif tidak hanya penganggaran dan legislasi, namun juga fungsi pengawasan berbagai program kegiatan yang dilakukan SKPD mitra sesuai dengan komisi yang membidanginya.
"Akan tetapi temuan BPK ini menunjukkan fungsi pengawasan yang lemah," katanya.
Menurut dia, sejumlah SKPD memang sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, namun temuan ini seolah menunjukkan ada praktik "kongkalikong" antara SKPD dan DPRD dalam penganggaran program kegiatan.
"Memang sepakat, tetapi di satu sisi sudah ada kesepakatan pula siapa yang menggarap proyeknya," katanya.
Adapun temuan BPK itu terdapat di sejumlah SKPD,, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal, Dinas Kesehatan, dan RSUD Panembahan Senopati Bantul.
Temuan tersebut di antaranya meliputi kelebihan bayar kepada rekanan, pelaporan kegiatan tidak sesuai, hingga realisasi proyek pembangunan tidak sesuai spesifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Layak Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Jumat 26 April 2024
- Rute, Tarif dan Jalur Bus Trans Jogja, Yuk Cek di Sini
- Jadwal Pemadaman Jaringan Listrik di Kota Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Terdampak di Sini
- Jadwal Bus Damri Hari Ini, Cek Lokasi dan Tarifnya di Jogja
Advertisement
Advertisement