Advertisement
REVISI UU KPK : Pukat Menilai Ada Kesepakatan Haram
Ilustrasi penyidik KPK melakukan penggeledahan (skalanews.com)
Advertisement
Revisi UU KPK menuai protes.
Harianjogja.com, JOGJA -- Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai ada maksud tertentu di balik pembahasan Revisi Undang-Undang KPK. Pembahasan RUU ini dianggap merupakan hasil kesepakatan "haram" antara Pemerintah dan DPR RI. (Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/12/revisi-uu-kpk-ini-pembelaan-jk-terhadap-revisi-uu-kpk-690635">REVISI UU KPK : Ini Pembelaan JK Terhadap Revisi UU KPK)
Advertisement
Peneliti Pukat, Hifdzil Alim dalam jumpa pers di kantor Pukat Jumat (12/2/2016) menduga pembahasan RUU ini adalah hasil barter dengan Revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU KPK sebelumnya digagas oleh Eksekutif sementara RUU Pengampunan Pajak merupakan usulan DPR.
Belakangan pembahasan itu ditukar, Pemerintah membahas RUU Pengampunan Pajak sementara DPR membahas RUU KPK. Substansi RUU Tax Amnesty adalah pelaku tindak korupsi tanpa perlu menghukum secara pidana melainkan dengan mengembalikan uang negara.
"Pemerintah yang paling diuntungkan dengan adanya RUU ini, sebaliknya DPR yang paling getol menggoyang KPK," ungkap dia.
Hifdzil juga menduga ada pembantu presiden yang ikut mendorong terjadinya barter pembahasan RUU ini. Padahal pembantu presiden setingkat menteri mestinya mematuhi perintah presiden, bukan membuat kebijakan sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Titik Penjemputan Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu (19/7/2025)
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini 19-20 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (19/7/2025)
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Advertisement
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Dalam 2 Hari, BMKG Catat 55 Kali Rentetan Gempa Bumi Terjadi di Probolinggo Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Advertisement
Normalisasi Luweng di Gunungkidul, DPUPRKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp7 Miliar di APBD Perubahan 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement
