AIR BERSIH JOGJA : Warga Jogja Terancam Harus Berkompetisi dengan Pebisnis untuk Dapatkan Air

19 Februari 2016 16:55 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Air bersih Jogja untuk warga semakin terdesak oleh para pebisnis yang membangun tempat usaha dan mengambil air

Harianjogja.com, JOGJA-Warga Jogja dan Sleman terancam akan berkompetisi dengan para pelaku bisnis, dalam  mendapatkan ketersediaan air bersih. Hal ini akan terjadi apabila hingga dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan hotel, apartemen dan gedung komersial lainnya terjadi semakin banyak.

Diungkapkan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja Halik Sandera pada Kamis (18/2/2016), krisis ketersediaan air akibat tingginya aktivitas pembangunan hotel dan apartemen sesungguhnya sudah mulai terjadi saat ini.

Hal ini terlihat adanya penurunan tinggi air tanah pada cekungan di Sleman dan Jogja setinggi 20 sentimeter hingga 30 sentimeter.

Padahal sumber air tersebut, digunakan bukan hanya oleh masyarakat langsung, melainkan juga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang digadang-gadang harus menyediakan air bersih bagi masyarakat dan pelaku bisnis, termasuk hotel dan apartemen.

"Kalau PDAM tidak bisa menyediakan air bersih yang optimal, tentu antara pebisnis hotel dan apartemen akan menjadi kompetitor warga. Dan sudah jelas, pebisnis yang memiliki dana lebih, tentunya akan menggunakan kemampuan materi mereka untuk mendapatkan air lebih banyak, perlu diingat juga hotel menggunakan air di setiap waktu, sementara rumah tangga, di jam-jam tertentu, tentu mereka akan mengambil porsi penggunaan air lebih tinggi," ujarnya, di Kantor Walhi.

Halik melanjutkan, pembangunan gedung komersial tadi juga meningkatkan pembuangan limbah ke sungai. Meskipun setiap pemilik bangunan mengatakan mereka mengolah limbah terlebih dahulu lewat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sungai tetap memiliki batas baku daya tampung terhadap limbah.

Ketika sungai menjadi tempat membuang limbah bagi banyak bangunan komersial, selain limbah domestik rumah tangga, maka kualitas air akan semakin menurun. Daya tampung sungai atau toleransi terhadap limbah juga semakin menurun.

"Pemerintah seperti membuat kebijakan yang bertolak belakang, di satu sisi pemerintah meminta masyarakat untuk menjaga sungai tetap bersih, di sisi lain membiarkan bangunan komersial tetap berdiri dan membuang limbah ke sungai," jelasnya dalam temu media bertajuk 'Jawa dalam Krisis Ekologi,  Kebijakan Nasional dan Regional Membuka Ruang Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Mengabaikan Prinsip Kehati-hatian dan Risiko Bencana'.

Setidaknya kemudian Halik meminta kepada pemerintah untuk melakukan dua hal. Pertama, menjadikan PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah memprioritaskan masyarakat sebagai konsumen air bersih. Ketika sumber air sudah bisa disalurkan secara optimal kepada masyarakat, porsi air berikutnya baru diberikan kepada hotel, apartemen.

Kedua, mempublikasikan dan menyosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar sungai, mengenai daya tampung atau daya toleransi sungai terhadap pencemar. Dari sana selanjutnya, baru tahapan perizinan pendirian hotel dan apartemen diteruskan.

"Kita lihat, dari hasil publikasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan itu, apakah masyarakat sekitar menyetujui pendirian hotel, mengingat hotel ini akan membuang limbah ke sungai. Kalau ternyata masyarakat berkeberatan, seharusnya izin pendirian hotel dan apartemen tidak akan turun, pemerintah juga tegas untuk tidak menurunkan izin," jelasnya.

Sementara itu, di kesempatan sama, Eksekutif Nasional Walhi Muhnur Satyahaprabu menerangkan bahwa persoalan investasi bisnis tanpa perencanaan dan perlindungan lingkungan yang baik bukan hanya terjadi di Jogja.

Ini juga terjadi di Jawa Timur dengan kasus lumpur PT.Lapindo Brantas, kerusakan sisi pantai utara dan selatan pada kasus Lumajang. Di Jawa Tengah, kasus yang mencuat soal tambang semen di Rembang. Serta reklamasi Teluk Jakarta sekalipun dan beragam kasus lainnya yang belum disebutkan.

Seandainya pembangunan yang seperti itu terus berlangsung, maka kerusakan di Jawa akan semakin cepat membunuh keberlangsungan ekologi di Jawa.