Masyarakat Diajak Berpikir Kritis dengan Membaca Buku
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
Ketua Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia Untuk Wilayah Nusantara JOGJA-DEC, Totok Santoso Hadiningrat (kanan/berdasi) dan KRT Pujaningrat (kiri) saat deklarasi JOGJA-DEC di Ndalem Pujakusuman, Jumat (11/3/2016). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Ormas Jogja-DEC memberikan pernyataan resmi.
Harianjogja.com, JOGJA-Jogjakarta Development Committe atau JOGJA-DEC, yang disebut-sebut mirip organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) akhirnya memberikan pernyataan kepada media di Ndalem Pujokusuman, Jumat (11/3/2016).
Ndalem Pujokusuman yang ditempati keluarga KRT Pujoningrat atau Raden Mas Ibnoe Moertarto Poedjokoemo, salat satu aset Kraton itu juga menjadi pusat kegiatan JOGJA-DEC. KRT Pujoningrat sendiri adalah Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia wilayah Archipelago dalam ormas tersebut.
"DEC bukan teroris, buka Gafatar jilid II, bukan ISIS, kami adalah lembaga kemanusiaan untuk memanusiakan manusia," kataTotok Santoso Hadiningrat yang mengaku sebagai Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia Untuk Wilayah Nusantara.
Totok mengaku ormas JOGJA-DEC dibawah naungan Word Development Committe (WDC) merupakan organisasi kemanusiaan yang tidak memandang etnis dan agama, tidak berafiliasi dengan partai politik.
Kehadirannya di Indonesia diakui Totok ingin mengubah kondisi bangsa indonesia dan juga dunia yang dianggapnya sudah kritis dan berbahaya jika tidak segera ditangani serius.
"Kami ingin menawarkan solusi bagi Indonesia, bekerjasama membangun negeri demi mencapai kesejahteraan," kata dia.
Totok mengklaim anggota JOGJA-DEC di DIY sudah mencapai angka 10.000an. Ormas yang diklaimnya sudah terdaftar di pemerintah itu menargetkan 500.000 anggota di empat kabupaten dan kota se-DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Profil Ariyo Windutomo, jenderal TNI yang ditunjuk Prabowo menggantikan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Perda pajak dan retribusi DIY direvisi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. DPRD berharap perubahan aturan tidak menaikkan tarif.