Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan intervensi yang lebih detail melalui pemantauan langsung di tingkat kapanewon. Upaya ini dilakukan agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman di Kantor Kapanewon Prambanan, Kamis (26/2/2026).

Danang menyampaikan, monev tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program penurunan kemiskinan di tingkat wilayah berjalan efektif. Hasilnya, angka kemiskinan di Kapanewon Prambanan menunjukkan tren penurunan signifikan, dari 11,15 persen pada 2023 menjadi 9,24 persen pada 2025.

Diskusi Langsung dan Graduasi Data

Dalam pelaksanaannya, monev dikemas melalui diskusi langsung bersama kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), lurah, dan dukuh. Diskusi ini difokuskan pada proses graduasi data penerima bantuan serta optimalisasi potensi lokal guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

Danang yang juga menjabat Ketua TKPK Sleman menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dari tingkat kabupaten hingga padukuhan untuk memastikan data warga miskin akurat dan mutakhir.

“Menurunkan kemiskinan bukan sekadar mengejar angka, tetapi amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama. Keberanian wilayah melakukan graduasi data patut diapresiasi. Jangan ragu mencoret warga yang sudah mampu agar tercipta keadilan data,” ujar Danang dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal) sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Kejujuran data dinilai krusial untuk mencegah fenomena warga yang sudah sejahtera tetapi enggan melepaskan status miskin.

Sinergi Pariwisata hingga UMKM

Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Prambanan Sigit Yasien menjelaskan, pihaknya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dengan sektor pariwisata, salah satunya kawasan Tebing Breksi.

Program tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja lokal, penyaluran bantuan sosial, hingga dukungan ekonomi bagi warga kurang mampu. Upaya memutus rantai kemiskinan juga dilakukan melalui beasiswa pendidikan dan bimbingan belajar gratis di tingkat kalurahan.

Selain itu, pemerintah mendorong perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelaksanaan program padat karya, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pinjaman tanpa agunan dari BumKalMa Roro Jonggrang. Pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian dan pelatihan UMKM bagi kelompok PKH turut menjadi fokus untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.