Perceraian di Sleman Naik pada 2025, Ekonomi Jadi Pemicu

Harianjogja.com, SLEMAN—Kenaikan angka perceraian di Sleman pada 2025 menjadi sinyal persoalan rumah tangga yang belum tertangani optimal. Faktor ekonomi disebut masih menjadi pemicu utama konflik keluarga.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, Dwi Wiharyani, mengatakan pihaknya memperoleh data dari Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Agama Sleman terkait angka perceraian selama tiga tahun terakhir. Secara umum, tren angkanya fluktuatif.

Namun, pada 2025, baik PN Sleman maupun PA Sleman sama-sama mencatat kenaikan perkara perceraian.

Berdasarkan data PN Sleman, jumlah kasus perceraian pada 2023 tercatat sebanyak 117 perkara. Angka tersebut menurun menjadi 111 perkara pada 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 124 perkara pada 2025.

Adapun di PA Sleman yang menangani perkara bagi penduduk Muslim, pada 2023 tercatat 1.465 kasus. Jumlah itu turun menjadi 1.403 kasus pada 2024, lalu kembali naik menjadi 1.489 kasus pada 2025.

Upaya Tekan Angka Perceraian

DP3AP2KB Sleman memiliki empat program pembinaan ketahanan keluarga untuk menekan angka perceraian. Pertama, layanan konseling keluarga melalui Pusat Ketahanan Keluarga (Puspaga).

Kedua, penyelenggaraan kelas ketahanan keluarga yang dilaksanakan dalam empat angkatan sepanjang 2025 bekerja sama dengan DPRD Sleman. Setiap angkatan menyasar 50 peserta yang berasal dari unsur keluarga maupun pra-nikah.

Ketiga, pembentukan dan pembinaan melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Sejahtera, yang terdiri atas:

• Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 208 kelompok
• Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 144 kelompok
• Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 176 kelompok

PIK Remaja sebanyak 150 kelompok

Keempat, pelatihan pendidik dan/atau konselor sebaya dalam Program GenRe/PIK Remaja dengan sasaran kalangan remaja di Kabupaten Sleman.

Faktor Ekonomi Dominan

Sebelumnya, Juru Bicara PN Sleman, Jayadi Husain, menyampaikan persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling sering memicu konflik rumah tangga hingga berujung perceraian.

Jika faktor ekonomi menjadi pemicu dominan, Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai perlu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.