BPJS KESEHATAN : Ribuan Peserta Menunggak Premi BPJS Kesehatan

David Kurniawan

Rabu, 06 April 2016 - 17:06 WIB

Nina Atmasari

BPJS KESEHATAN : Ribuan Peserta Menunggak Premi BPJS Kesehatan

JIBI/Solopos/Maulana SuryaTuti, 37 menunjukkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di ruang tunggu kantor Askes, Purwosari, Laweyan, Solo, Senin (6/1). Selain peserta pengalihan dari Askes, Jamkesmas, TNI - PoIri dan Jamsostek, masyarakat dapat mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014.

BPJS Kesenatan Gunungkidul menghadapi pembayaran premi yang terus menunggak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Kantor Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wonosari mencatat ribuan peserta mandiri yang menunggak premi pembayaran.

Selain terus melakukan sosialiasi, guna mengurangi penunggakan dilakukan perluasan terhadap jaringan pembayaran.

Data dari BPJS, kepesertaan mandiri di Gunungkidul ada 5.800an peserta mandiri. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah karena pembaruan data sedang dilakukan.

Sayangnya dari jumlah itu, banyak peserta yang lalai membayar iuran. Menurut Kepala Operasional BPJS Wonosari Syarifatun Kurniaekawati, setidaknya ada 30-40% peserta menunggak premi pembayaran dengan jumlah yang bervariatif.

“Data ini berdasarkan penghitungan dari kantor pusat. Jika dihitung jumlahnya di Gunungkidul ada 2000an peserta yang menunggak,” kata Syarifatun, Selasa (5/4/2016).

Dia menjelaskan, jika merunut di aturan lama, keterlambatan pembayaran per tanggal 10 setiap bulannya akan dikenakan denda. Namun berdasar pada Peraturan Presiden No.19/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, aturan tersebut tidak berlaku lagi.

Peserta yang menunggak, kata Syarifatun, hanya cukup membayar jumlah pembayaran yang tertunggak tanpa ada denda. Kelonggaran ini akan diberlakukan hingga 1 Juli mendatang, karena setelah batas waktu itu peserta yang menunggak akan dinonaktifkan kepesertaannya untuk sementara waktu hingga tunggakan dibayarkan.

“Tunggakan ini hanya dibatasi maksimal 12 bulan,” ungkapnya.

Ketentuan lainnya, sambung Syarifatun, jika selama 45 hari setelah pengaktifan, peserta terpaksa menjalani rawat inap, maka yang bersangkutan dikenai denda 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan setiap bulan tertunggak.

Dia menjelaskan, untuk mengurangi risiko penunggakan, kantor BPJS Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya membayar iuran tepat waktu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News