Bursa Mineral Prabowo Didukung APNI, Ini Syaratnya
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
Pendidikan Gunungkidul, belum seluruh siswa mengakses wajar 12 tahun.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL -- Hingga saat ini, masih ada sekitar 16% di Gunungkidul yang belum melanjutkan pendidikan (wajar) 12 tahun. Adapun pemerintah menargetkan jumlah siswa tidak sekolah menjadi 14 persen.
Sekretaris Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rasyid menyampaikan dari 10.244 siswa SMP/MTs di wilayah tersebut, sekitar 16% atau 1.400 siswa yang belum sekolah.
Disdikpora berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait program wajib belajar 12 tahun.
"Kepada pihak keluarga kami juga berikan pemahaman agar memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi," pungkasnya.
Sekolah Bersaing Tingkatkan Kualitas
Lebih lanjut, Bahron Rasyid mengungkapkan terdapat dua persoalan yang kini dihadapi SMA dan SMK serta SMA Swasta dan SMA Negeri. Pertama minat siswa SMP/MTS di Gunungkdul lebih memilih melanjutkan ke SMK karena dapat langsung bekerja. Kedua persaingan antara SMA Swasta dan SMA Negeri.
Kenyataannya selama ini jenjang SMA baik Swasta maupun Negeri di Gunungkidul masih sama-sama kekurangan murid. Tak terkecuali SMA Negeri yang berada di pinggiran kota seperti SMA Semanu, SMA Panggang, SMA Rongkop masih kekurangan murid setiap tahun ajaran baru.
Bahron menuturkan, pada tahun 2016 lulusan SMP/MTS hanya berjumlah 10.244 siswa, sedangkan formasi SMA/SMK/MA sudah mencapai 13.000 kuota. Alhasul tetap ada SMA/SMK/MA yang tidak kebagian siswa.
Kondisi tersebut akan memicu kompetisi yang kuat di antara masing-masing penyelenggara pendidikan.
Sekolah pun terpacu memperbaiki layanan pendidikan agar dapat menarik minat siswa didik untuk mendaftar sekolah di sekolah mereka.
Sejauh ini bantuan pemerintah seperti dana BOS tetap diberikan pada porsi yang sama setiap sekolah, sehingga tidak perlu khawatir akan perbedaan fasilitas pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APNI mendukung BMKS gagasan Prabowo. Bursa mineral dinilai bisa mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi market maker.
BEI berencana menghapus batas minimum Rp50. Saham GOTO secara teori bisa turun hingga Rp1, tetapi tetap bergantung pada fundamental.
Tim Sparta Polresta Solo mengamankan warga Gilingan yang mengamuk dan mengancam warga dengan obeng sebelum dibawa ke RSJ Kentingan.
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Kemenhub memproses 35 izin khusus pesawat registrasi asing untuk mendukung pemadaman karhutla dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.