Advertisement
KEMISKINAN JOGJA : Luas Lahan Permukiman Kumuh Terbesar di Umbulharjo
JIBI/SOLOPOS/ Sunaryo Haryo BayuHUNIAN LIAR - Beberapa bangunan yang dijadikan hunian di kawasan bantaran Kali Pepe, Belakang kantor Bank BRI, Jl Jendral Sudirman tampak kumuh, Senin (18 - 6). Pemerintah Kota Solo memberi tengat waktu kepada pemilik hingga 1 Juli 2012 untuk membongkar bngunan tersebut
Advertisement
Kemiskinan Jogja untuk permukiman kumuh, mayoritas terjadi di tiga kecamatan.
Harianjogja.com, JOGJA -- Luas lahan kawasan permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mencapai 264,9 hektare yang meliputi 229 Rukun Warga (RW).
Advertisement
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti Setianingrum saat ditemui di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, menyebutkan kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya.
Sementara, kata dia, wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo seluas 75,2 ha, Kecamatan Tegalrejo 35,18 ha, dan Kecamatan Mantrijeron 20,65 ha
Ia mengatakan permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Pasalnya, permukiman di kawasan tersebut identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih yang terbatas, akses dan sarana jalan yang tidak memadai, hingga status tanah yang bermasalah, kata dia.
"Beragam kompleksitas persoalan tersebut menjadikannya kawasan yang kumuh. Belakangan, pemerintah sedang giat melakukan penataan dan pengembangan kawasan sungai," kata Triyastuti, seperti dikutip dari Antara, Minggu (23/10/2016)
Ia menambahkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah mencanangkan sebuah program ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-1019 dengan target 100-0-100.
Target itu, kata dia lagi, berarti 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
"Namun kemudian, program diturunkan sehingga mendorong pemerintah daerah setempat menyusun rencana penataan kawasan agar ke depan tidak ada lagi permukiman kumuh," tutur Triyastuti menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Advertisement
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Pengunjung di Pantai Kulonprogo Diminta Waspada Terhadap Serangan Ubur-ubur
Pemda DIY Lakukan Efisiensi dan Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2025
Advertisement
Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang, Selasa 8 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Fantastis! Polisi Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun untuk 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Venue Porda Gunungkidul 2025, Pemasangan Atap Lapangan Tenis Sewokoprojo Dikebut
- Peringati Hari Sosial dan Kasih Sayang, Muslimat NU Kuatkan Ukhuwah di Bulan Mulia
- Bantul Akan Membangun Tempat Pengolahan Sampah Baru di Bawuran Pleret, Ini Lokasinya
- Kasus Mas-mas Pelayaran: Polisi Tegaskan Driver Ojol Pengantar Makanan Hanya Telat 5 Menit
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
Advertisement
Advertisement
